14 Kelompok di Gunungkidul Terima 41.000 Benih Lele dan Pakan
Sebanyak 14 kelompok masyarakat di Gunungkidul menerima 41.000 benih lele dan 1,26 ton pakan untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan.
Ilustrasi Polisi dipecat/JIBI
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Seorang anggota polisi di Polres Gunungkidul, Brigadir Kunto Wibowo, dipecat secara tidak hormat lantaran melanggar kedisiplinan dan kode etik sebagai anggota Polri. Selain desersi, Kunto juga terlibat tindak pidana penipuan.
Upacara pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) digelar Kamis (21/2/2019) dipimpin langsung oleh Kapolres Gunungkidul, AKBP Ahmad Fuady. “Seluruh anggota harus menaati aturan dan kode etik yang berlaku,” kata Ahmad Fuady saat ditemui wartawan seusai memimpin upacara PDTH di Mapolres Gunungkidul, Kamis.
Kapolres menjelaskan apabila anggota melakukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Menurut Ahmad Fuady pemecatan dengan tidak hormat merupakan sanksi tertinggi, namun keputusan ini membutuhkan waktu dan proses yang panjang.
“Kami terus berupaya agar pemecatan tidak terjadi, tapi jika sudah tidak bisa diperbaiki lagi maka sanksi pemecatan bisa dijatuhkan. Namun sebelum itu, kami terus melakukan antisipasi dengan pembinaan hingga pengarahan secara rohani,” ujarnya.
Kasubag Humas Polres Gunungkidul, Iptu Anang Prastawa, mengatakan pemecatan KW merupakan yang pertama di 2019. Kasus pemecatan terakhir dilakukan di 2018 terhadap salah seorang anggota. “Tahun ini sudah satu dan mudah-mudahan tidak bertambah lagi,” katanya.
Menurut Anang keputusan pemecatan tidak hanya mengacu pada tingkat kehadiran, namun yang bersangkutan juga melakukan pelanggaran kode etik hingga tindak pidana umum. “Kami sudah sering memberikan pembinaan. Misalnya pada saat disidang dan dijatuhi tahanan di ruangan khusus selama 21 hari, tetapi sanksi yang diberikan juga tidak membuat yang bersangkutan jera,” katanya.
Anang menegaskan Brigadir Kunto Wibowo dengan jabatan terakhir sebagai anggota Bagian Operasional Polres Gunungkidul diketahui melakukan beberapa pelanggaran di antaranya yang paling berat adalah meninggalkan tugas atau desersi, di mana yang bersangkutan tidak masuk kerja selama lebih dari 30 hari. Menurut Anang pelanggaran itu tidak bisa ditoleransi sehingga pemberhentian secara tidak hormat harus dijatuhkan. “Surat pemberhentian sudah ada sejak 31 Januari 2019, tetapi untuk upacara pencopotan baru terlaksana hari ini [kemarin],” kata Anang. Selain desersi, Kunto juga terjerat kasus pidana umum, yakni melakukan tindak penipuan.
Dia berharap pemberhentian secara tidak hormat ini dijadikan pelajaran bagi seluruh anggota Polri di Polres Gunungkidul sehingga tidak mengalami kasus yang sama. “Ada aturan dan kode etik yang harus ditaati. Jadi, sepanjang tidak membuat kesalahan maka anggota Polri terbebas dari sanksi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 14 kelompok masyarakat di Gunungkidul menerima 41.000 benih lele dan 1,26 ton pakan untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan.
ESDM menyatakan belum memiliki data cadangan emas di Taman Nasional Ujung Kulon. Sebagian perairan sekitarnya masuk dalam WUP, tetapi bukan izin tambang.
DPR mengesahkan UU Perampasan Aset. Aturannya mencakup aset tanpa putusan pidana, pembentukan dua badan baru, hingga batas Rp1 miliar.
Indonesia membawa tiga proyek mangrove dan padang lamun ke COP31. Simak potensi karbon biru, peluang pendanaan, dan tantangan verifikasinya.
Program Gentengisasi diterapkan di rumah subsidi Serang dengan pasokan awal 35.000 genteng tanah liat Jatiwangi berstandar SNI.
Film Gak Masuk Akal produksi Leo Pictures tayang 7 Januari 2027. Dibintangi Kamal Rasyid, film ini memadukan komedi absurd dan horor perdukunan.