Enam Parpol di Gunungkidul Tak Hadiri Deklarasi Antipolitik Uang

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Bawaslu Gunungkidul menggelar acara deklarasi antipolitik uang di area parkir Embung Nglanggeran, Sabtu (23/2). Deklarasi ini selain menghadirkan 18 kepala desa, juga mengundang perwakilan dari partai politik dan juru kampanye dari calon presiden.

Meski demikian, tidak semua pihak hadir karena ada enam partai politik yang absen. Hal ini terlihat dari penandatangan pakta integritas untuk tolak politik uang. Keenam parpol yang tidak hadir yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, Gerindra, PAN dan PKPI.

Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo menyayangkan ketidakhadiran partai politik tersebut. Menurut dia, parpol bisa menjadi salah satu kunci dalam pelaksanaan pemilu dengan adil jujur dan aman. “Kami sayangkan karena ada parpol yang tidak hadir,” kata Ratna kepada wartawan, di sela acara.

Kehadiran parpol, katanya, menunjukan komitmen yang kuat dan komitmen moral untuk terhadap pencegahan politik uang. Selain itu, sebagai upaya memberikan jaminan jika politik uang tidak terjadi di Pemilu 2019. “Sebenarnya kami berharap seluruh partai politik bisa hadir,” ungkapnya.

Dalam kegiatan ini, seluruh peserta, baik perwakilan parpol, tim kapanye capres dan kepala desa mendeklakrasikan tolak politik uang.

Menurut Ratna, kegiatan deklarasi di Gunungkidul merupakan yang keempat di Indonesia. Ia pun berharap kegiatan ini bisa diikuti daerah-daerah lain. “Kami ingin seluruh daerah bisa mendeklarasikan anti politik uang,” tambahnya.

Lebih jauh diungkapkan Ratna, di dalam deklarasi ada empat poin penting, yakni desa berkomitmen tolak politik uang, menjaga nilai-nilai demokrasi, mewujudkan pemilu bermartabat dengan menghasilkan pemimpin yang memperjuangkan asipirasi rakyat, serta melaporkan setiap dugaan politik uang.

“Politik uang seperti penyakit kanker stadium lanjut sehingga harus diberantas. Jadi, untuk menghilangkan praktik-praktik kotor ini butuh partisipasi dari masyarakat,” ungkapnya.

Ketua Bawaslu Gunungkidul Is Sumarsono, mengaku sudah menyebar undangan ke seluruh partai politik peserta pemilu 2019. “Kami tidak tahu alasannya [ketidakhadiran],” katanya.

Menurut dia, ketidakhadiran beberapa parpol bukan hal yang harus diperdebatkan karena terpenting gerakan anti politik uang akan terus digalakan dari gerakan sosial mejadi gerakan moral.

“Ini hanya masalah teknis saja dan mungkin parpol yang bersangkutan ada acara sehingga tidak hadir. Yang jelas, kami berkomitmen untuk melakukan pencegahan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.