Sekolah Rakyat Digenjot, Target 100.000 Siswa Kurang Mampu
Pemerintah targetkan 100.000 siswa kurang mampu masuk Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis tanpa pungutan.
Ilustrasi THR./JIBI
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR). Pekerja yang tidak mendapatkan hak THR ataupun keterlambatan pemberian THR bisa melaporkan ke posko.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Kulonprogo Arbingah Kartiningrum menuturkan sebelum mulai pengawasan terkait dengan kewajiban perusahaan memberikan THR, instansinya terlebih dahulu memberikan sosialisasi.
“Sosialisasi dengan mengundang perusahaan sekaligus mengingatkan kewajibannya membayarkan hak pekerja dan buruh. Perlu dipenuhi kewajiban memberikan kesejahteraan melalui THR,” paparnya, Kamis (9/5/2019).
Berdasarkan evaluasi di tahun lalu, pada tahun ini jajarannya akan lebih sering lagi untuk menggelar pemantauan pada tiap perusahaan. Di tahun ini juga Disnakertrans sudah membuat posko pengaduan THR. Apabila dari pekerja tidak mendapatkan haknya memperoleh THR, maka bisa diadukan untuk ditindaklanjuti.
Kepala Seksi Hubungan Industrial Disnakertrans Kulonprogo Hardianus Widiharyoko mengungkapkan posko aduan THR itu nantinya dibuka di Jalan Sugiman No.03, Wates. Posko tersebut sudah buka dari awal puasa sampai 31 Mei mendatang.
Fungsi Posko THR untuk melaporkan jika terjadi permasalahan terkait THR. Disnakertrans turut membuka pengaduan lewat nomor telepon untuk memudahkan pelaporan.
Setelah ada aduan dari pekerja seputar THR, Disnakertrans akan menindaklanjuti aduan. Apabila
terbukti ada permasalahan maka perusahaan diberi kesempatan menyelesaikannya. “Kalau mediasi tidak membuahkan hasil, akan dilaporkan ke pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk menindaklanjutinya,” ujar Hardianus.
Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.6/2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, setiap perusahaan mempunyai kewajiban dalam memberikan THR pada pekerja, setidaknya harus diberikan satu pekan sebelum hari raya Idulfitri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
SMA PL Sedayu Bantul menurunkan seluruh foto Gibran Rakabuming Raka melalui seremoni sebagai bentuk penghormatan dan pendidikan karakter siswa.
DPR menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir, dengan pembahasan mencakup 397 daftar inventarisasi masalah.
Komisi VII DPR meminta kajian ilmiah menyeluruh terkait wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo demi keselamatan satwa.
Ekonom UMY Nano Prawoto menilai potensi budaya, pendidikan, pariwisata, dan kreativitas bisa menjadi kekuatan industri bernilai tambah tinggi di DIY.
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.