Bappeda Gunungkidul Sinkronkan Data Kemiskinan dengan Kemensos

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul menindaklanjuti karut-marutnya data kemiskinan dengan melakukan verifikasi dan validasi secara mandiri. Hasil dari kajian ini disinkronisasikan dengan data milik Pemerintah Pusat.

Kepala Bappeda Gunungkidul, Sri Suhartanto, mengatakan kepastian data terkait dengan jumlah keluarga miskin harus dimiliki Pemkab. Oleh karena itu Bappeda menggelar verifikasi dan validasi data yang ada saat ini.

Menurut dia keabsahan data selain untuk kelanjutan dalam upaya pengurangan angka kemiskinan, juga sebagai tindaklanjut agar bantuan dari pemerintah dapat efektif dan tepat sasaran. “Sudah kami validasi tetapi hasilnya masih belum bisa dirilis,” kata Sri Suhartanto kepada wartawan, Senin (13/5/2019).

Ia menjelaskan meski sudah ada data hasil pemutakhiran basis data terpadu, masih harus ada sinkronisasi dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Penyandingan ini dilakukan agar data tidak tumpang tindih sehingga tidak menimbulkan masalah. “Masih dalam proses dan kemungkinan baru selesai pada Juli 2019,” katanya.

Upaya sinkronisasi data kemiskinan ini didukung penuh oleh Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi. Menurut Wabup, data yang ada saat ini belum sinkron karena ada perbedaan persepsi antara tingkat Pusat dan daerah.

Immawan menuturkan perbedaan ini bisa dilihat dari upaya pengentasan kemiskinan di Gunungkidul. Hingga saat ini, tingkat kemiskinan sudah turun dari 21,73% menjadi 17,12%, tapi ada sebuah anomali pada penerimaan bantuan program keluarga harapan (PKH). Sebelum 2016, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) hanya di kisaran 7.000 keluarga, tapi setelah itu jumlah membengkak menjadi 62.639 KPM. Hal inilah yang mendasari belum adanya sinkronisasi data antara Pusat dan daerah.

“Seharusnya dengan turunnya angka kemiskinan berdampak terhadap berkurangnnya jumlah penerima bantuan, tapi ini tidak dan keluarga penerima di Gunungkidul juga masih tinggi,” kata Immawan.

Dia menjelaskan upaya perbaikan data kemiskinan dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi desa yang dimiliki oleh setiap desa. Melalui program ini bisa dilihat bagaimana kondisi riil di masyarakat berkaitan dengan kemiskinan. “Masyarakat sendiri yang menentukan mana warga yang masuk kategori miskin. Saya kira program ini lebih akurat karena masyarkat benar-benar tahu bagaimana kondisi di lapangan secara langsung. Dengan sinkronisasi ini nanti akan ada perubahan dan mudah-mudahan hasilnya lebih akurat,” kata Immawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.