DPR Minta Kapolri Buka Fakta Penyadapan Ilegal Listyo Sigit terhadap Prabowo
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
http://www.harianjogja.com/?attachment_id=400437" rel="attachment wp-att-400437">http://images.harianjogja.com/2013/04/KPU-logo1.jpg" alt="" width="235" height="285" />BANTUL–Kepala Desa (Kades) Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Edy Murjito, batal mencalonkan diri menjadi calon legislatif (caleg). Edy memilih tetap berjuang membangun desa yang dipimpinnya hingga masa jabatannya berakhir pada April 2015.
"Saya sudah memikirkan secara matang untuk tetap berjuang membangun desa saja. Saya membatalkan niatan untuk menjadi caleg pada Pemilu 2014 mendatang,” kata Edy saat ditemui, Kamis (25/4).
Menurutnya, sebelumnya dia mendaftar sebagai caleg melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bahkan telah menyerahkan berkas pada Minggu (21/4).
“Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan ini murni keputusan saya,” ujarnya.
Edy mengakui masih banyak tugas sebagai Kades Sidomulyo yang harus diselesaikan seperti pembangunan gedung serbaguna, peningkatan program Gerakan Peduli dan Sukses Pendidikan (GPSP) dan memperjuangkan program lampu penerangan jalan umum (LPJU) hingga pengentasan kemiskinan.
Meski mundur, Edy mengaku belum menyampaikan pembatalan ke KPU Bantul maupun ke DPC PDIP Bantul.
“Dengan tidak melengkapi persyaratan pengunduran diri sebagai kepala desa, otomatis pencalonan saya akan dicoret. Karena pejabat publik termasuk kades memang harus mengundurkan diri dari jabatan jika akan nyaleg,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Divpropam Polri mulai menyidangkan Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal dalam kasus penyadapan.
Prabowo mendorong integrasi industri semikonduktor ASEAN-Korea dengan mengandalkan teknologi Korea Selatan dan hilirisasi mineral kritis ASEAN.
Kemenkeu meminta kementerian dan lembaga mempercepat belanja prioritas. Sisa anggaran negara 2026 mencapai Rp945,2 triliun.
Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi sebagai saksi kasus dugaan korupsi KSO PT Migas Bumi Kota Bekasi dan Pertamina EP.
Santri Ponpes Al Mahalli Imogiri membudidayakan sorgum yang tahan kekeringan dan mengolahnya menjadi nasi, bubur, wajik, hingga tempe.