Advertisement
APBD 2014 : Belanja Pegawai 62%, Pengentasan Kemiskinan 2%
One hundred thousand rupiah notes are seen through a magnifying glass in this photo illustration taken in Singapore, in this file picture taken March 14, 2013. Banks in Singapore are stubbornly against adopting domestically set reference rates for derivative contracts in the Indonesia rupiah, despite preparing to drop their own rate fixing for the Malaysian ringgit and Vietnamese dong. To match Analysis MARKETS-INDONESIA/FIXING REUTERS/Edgar Su - Files (SINGAPORE / Tags: BUSINESS)
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL-Belanja pegawai di Kabupaten Bantul dinilai masih tinggi dan mencapai 62,21% dari total APBD 2014. Kondisi itu ironis, sebab anggaran kemiskinan hanya sebesar 2,6%.
Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan, anggaran belanja pegawai pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp1,07 triliun (62,21%) dari total belanja APBD 2014 sebesar Rp1,6 triliun.
Advertisement
Jumlah itu tertinggi dibanding alokasi belanja lainnya seperti pendidikan yang hanya mencapai Rp801 miliar lebih (47,6%).
Jumlah tidak sebanding dengan anggaran kemiskinan yang hanya digelontorkan sebesar Rp44 miliar lebih (2,67%). Apalagi saat ini Bantul merupakan daerah yang paling banyak menerima raskin di DIY. Sebagai salah satu indikasi banyaknya warga miskin di daerah ini.
"Idealnya belanja pegawai di bawah lima puluh persen, kami selalu mendorong agar anggaran untuk pengentasan kemiskinan selalu dinaikan tiap tahun," terangnya Rabu (5/2/2014).
Akibat tingginya belanja pegawai tersebut, Bantul terpaksa melakukan moratorium atau penghentian sementara pengangkatan PNS hingga 2016.
Arif menilai, tingginya belanja pegawai karena birokrasi di Bantul terlalu gemuk. Misalnya terlalu banyak instansi yang seharusnya dapat digabung.
Seperti Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dengan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof) seharusnya dapat digabung menjadi hanya Dinas Pendidikan. "Selain itu banyak pejabat yang harusnya sudah pensiun tapi diperpanjang," ungkap politisi PKS tersebut.
Ia meminta Pemkab Bantul segera merampingkan birokrasi, mempensiunkan pegawai yang telah lanjut usia serta mencegah kebocoran anggaran di APBD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Festival Karawitan Anak Jadi Upaya Pemkab Bantul Melestarikan Budaya Jawa
Kemantren Kraton di Jogja Dorong Inovasi Budi Daya Maggot untuk Atasi Sampah
Penipuan Identitas Kependudukan Digital Banyak Terjadi di Jogja, Ini yang Dilakukan Pemkot
JAMBORE PSKS 2025, 400 Pilar Sosial Berkumpul di Guwosari
Advertisement
Mafia Tanah Kas Desa, Penanggung Jawab Tambang Tanah Uruk Tol Jogja-Solo Dituntut 5 Tahun Penjara
Tol Prambanan-Klaten Dibuka, Dinas Parwisata DIY Menyiapkan Paket untuk Menarik Wisatawan
Sekolah Rakyat Segera Dilaunching, di DIY Ada 13 Rombel dengan 275 Siswa
Bupati Gunungkidul Serahkan Penghargaan PELANDUK 2025 dan Wulan Panutan
Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Disertai Ledakan SPBU Gedongtengen Jogja, Ada Alat Tak Berfungsi
Advertisement
Bantul Siapkan 4 Jurus untuk Wujudkan Swasembada Pangan, Ini Rinciannya
Penutupan Peternakan Babi di Tlogoadi Sleman: Kandang Sudah Kosong Saat Satpol PP Datang
Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tanjungtirto Berbah, 1 Orang Tewas
2 Geng Remaja Jogja Berseteru Sebabkan 1 Orang Luka Tusuk, Polisi Tangkap 10 Pelaku
Advertisement
Ribuan Warga Hadiri Tradisi Petik Laut di Pelabuhan Sadeng Gunungkidul
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Begini Cara Masuk Gratis ke Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Khusus Bulan Juli 2025
Advertisement
Berita Populer
- Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Gagalkan Penyelundupan Sabu-Sabu Cair
- Pemkot Jogja Alihkan Pengelolaan Cadangan Beras dari PT Taru Martani ke Foodstation XT Square
- Wiyos Santoso, Ni Made dan Aris Eko Masuk Tiga Besar Kandidat Sekda DIY
- Prestasi ORI DIY, Selesaikan 177 Laporan Selama Semester I 2025, Paling Banyak Soal Isu Pendidikan
- Libur Sekolah, Museum Sandi Ramai Dikunjungi Wisatawan Keluarga
Advertisement
Advertisement
