Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Harianjogja.com, BANTUL- Pemkab Bantul mengklaim, pertumbuhan investasi di daerah ini mencapai 6% per tahun.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul Sulistyanta menyatakan, pertumbuhan sebesar itu didominasi sektor industri dan jasa. "Dominasinya masih investor dari dalam negeri," terang Sulistyanto, belum lama ini.
Beberapa investasi besar yang sudah masuk ke Bantul beberapa waktu terakhir adalah pabrik pakaian boneka di Kasihan Bantul yang menyedot hingga 1.000 tenaga kerja. Saat ini, menurutnya sudah ada lima investor besar yang melakukan penjajakan, di antaranya berasal dari Thailand.
"Mereka sudah datang ke sini dan meninjau lokasi, barangkali mereka berminat. Diantaranya invesotor yang memproduksi komponen mobil," imbuhnya. (Bhekti Suryani/JIBI/Harian Jogja)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Prancis menuding Iran menyerang sistem kulkas di 700 waralaba, termasuk Carrefour dan Monoprix. Paris menyiapkan sanksi melalui Uni Eropa.
Enam saksi kasus dugaan penyadapan Presiden mengajukan perlindungan ke LPSK. Permohonan ditelaah sejak 6 November 2026.
KAI Daop 6 mengimbau penumpang dari Stasiun Yogyakarta datang lebih awal pada 10 November 2026 untuk mengantisipasi kepadatan akibat aksi mahasiswa.
PKB mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tarif Rp0 pencatatan hak cipta berlaku untuk 19 jenis karya. Aldo Sianturi mengingatkan pentingnya literasi dan pengelolaan hak kreator.