PPATK: Indikasi Pencucian Uang di Asuransi Meningkat Tajam
PPATK mencatat LTKM sektor asuransi naik 89,13% pada semester I/2026. Pengamat menilai pengawasan yang semakin efektif menjadi salah satu penyebabnya.
Harianjogja.com, JOGJA-Dari 27 dokumen memorandum of understanding (MoU) kerja sama investasi dengan luar negeri, tidak banyak yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah DIY.
Kepala Badan Kerja Sama Penanaman Modal Dominicus Supratikto mengatakan, beberapa penyebabnya di antaranya karena kerja sama yang sebelumnya ditawarkan berhenti di tengah jalan, setelah anggota parlemen dari negara bersangkutan tak lagi menjabat.
"Kasus lain kerja sama dengan Mesir tidak jalan, karena kondisi politik di sana yang tidak memungkinkan," ujarnya di DPRD DIY, Senin (5/5/2014).
Beberapa MoU yang berlanjut di antaranya adalah dengan Korea Selatan, Thailand, Kyoto Jepang, Turki, Sanghai China, dan California. Kerja sama itu di bidang pendidikan, kebudayaan, dan industri.
Menurut dia, BKPM pusat mendukung Jogja tumbuh sebagai kota industri IT dengan melihat potensi sumber daya manusia yang ada.
Karenanya, ia berharap negara seperti California sebagai barometer perkembangan IT dan Korea Selatan serius berinvestasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PPATK mencatat LTKM sektor asuransi naik 89,13% pada semester I/2026. Pengamat menilai pengawasan yang semakin efektif menjadi salah satu penyebabnya.
CCTV dan ciri fisik mengungkap dugaan satu pelaku perusakan Bendera Merah Putih di Bantul dan palang kereta api di Gamping.
PSEL Piyungan ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan 18-20 MW listrik dengan investasi hingga Rp3 triliun.
Dinas Pariwisata (Dinpar) Kota Jogja mendorong pelaku industri pariwisata untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya secara mandiri
Pemerintah menegaskan pengemudi ojol tetap wajib menerima BHR meski berstatus UMKM. Aturannya akan dituangkan dalam regulasi turunan.
DPRD Kota Jogja menemukan warga tidak mampu tercatat desil 6-10 sehingga tak mendapat bansos. Desil penerima bantuan didorong diperluas.