Dinkes Sleman Ingatkan Risiko Pelajar Andalkan AI untuk Kesehatan Ment

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman menyoroti kebiasaan anak muda, termasuk pelajar, mencari jawaban atas persoalan kesehatan mental melalui media sosial dan kecerdasan buatan atau AI. Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mengingatkan penggunaan AI dari sumber yang tidak jelas justru berisiko memberikan saran keliru dan memperburuk kondisi psikologis.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sleman, dr. Seruni Anggreni Susila, mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian di tengah kasus bunuh diri yang terlaporkan di Kabupaten Sleman. Hingga pertengahan Agustus 2026, tercatat 15 kasus bunuh diri, sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya terdapat tujuh kasus.

Menurut Seruni, jumlah tersebut belum dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB). Latar belakang kasus juga beragam, mulai dari persoalan keluarga, lilitan utang, hingga masalah ekonomi lainnya.

Dinkes Sleman Perkuat Deteksi Dini Kesehatan Jiwa

Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Sleman terus memperkuat deteksi dini kesehatan jiwa, terutama terhadap anak dan remaja. Selama lima tahun terakhir, screening kesehatan jiwa dilakukan menggunakan instrumen Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) yang menjadi standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Screening awal dilakukan melalui 15 pertanyaan yang diberikan kepada anak usia sekolah. Apabila ditemukan indikasi masalah kesehatan mental, pemeriksaan kemudian dilanjutkan oleh puskesmas melalui tim kesehatan jiwa yang melibatkan psikolog, dokter terlatih, dan perawat kesehatan jiwa.

Seruni mengatakan hasil screening menunjukkan terdapat anak muda yang mengalami persoalan kesehatan mental. Kondisi tersebut membuat akses terhadap informasi yang tepat menjadi penting agar mereka tidak memperoleh saran yang keliru.

“AI bisa dimanfaatkan dengan baik asal di tangan orang yang tepat,” kata Seruni ditemui di Kantor Bappeda Sleman, Selasa (18/8/2026).

AI Tak Bisa Jadi Rujukan Utama untuk Masalah Mental

Seruni mengkhawatirkan anak muda mengandalkan AI atau komunitas daring yang tidak jelas ketika mencari solusi atas depresi, kecemasan, maupun persoalan kesehatan mental lainnya.

Menurutnya, ada sumber yang memberikan jawaban yang tidak menyelesaikan persoalan. Bahkan, saran yang tidak tepat berpotensi membuat kondisi psikologis seseorang semakin buruk.

AI, kata Seruni, sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Namun, teknologi tersebut harus terstandar dan penggunaannya dikelola oleh tenaga ahli.

Karena itu, masyarakat diminta tidak menjadikan jawaban dari AI ataupun grup daring yang tidak jelas sebagai rujukan utama ketika menghadapi persoalan kesehatan jiwa. Penanganan masalah psikologis tetap perlu melibatkan layanan dan tenaga kesehatan yang sesuai.

Pemkab Sleman Dorong Literasi AI

Pemkab Sleman juga mendorong literasi penggunaan AI secara bijak. Edukasi tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sesuai sasaran masing-masing.

Selain itu, BKN disebut sedang menjalankan pelatihan penggunaan AI bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga September. Edukasi mengenai pemanfaatan AI juga diterapkan dalam pelatihan konselor menyusui agar mereka mampu memilah informasi yang benar dan hoaks.

Upaya literasi tersebut diarahkan agar pemanfaatan AI tidak dilakukan secara sembarangan, terutama ketika informasi yang dicari berkaitan dengan kesehatan.

Orang Tua Diminta Perkuat Komunikasi dengan Anak

Selain memperkuat literasi digital, Seruni meminta orang tua meningkatkan komunikasi dengan anak. Orang tua juga didorong memantau media sosial yang digunakan anak untuk mengetahui lingkungan informasi yang mereka akses.

Keterlibatan ayah turut didorong melalui Gerakan Ayah Sayang Anak (GASA). Gerakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi anak untuk bercerita kepada orang tua ketika menghadapi persoalan.

Seruni juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan jiwa yang tersedia di puskesmas. Layanan tersebut dapat diakses menggunakan BPJS secara gratis.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS, biaya konsultasi disebut Rp26.000. Akses layanan tersebut perlu dimanfaatkan agar masyarakat yang mengalami persoalan psikologis memperoleh penanganan dari tenaga kesehatan, bukan semata-mata mencari solusi melalui media sosial atau AI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.