Kemenkeu Kaji Skema Whoosh, Layanan Harus Tetap Berjalan
Kemenkeu masih mengkaji Whoosh untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mencari cara meminimalkan dampaknya terhadap beban fiskal.
JIBI/Solopos/Ardiansyah Indra Kumala Siswa SMP Negeri 15 menampilkan karawitan di car free day (CFD) Jl. Slamet Riyadi, Solo, Minggu (20/4). Kegiatan tersebut untuk unjuk kemampuan siswa memainkan gamelan sekaligus menumbuhkan kecintaan karawitan kepada warga di CFD.
Harianjogja.com, JOGJA- Kendala pengadaan penyedia barang/jasa pada program keistimewaan juga terjadi pada lelang pengadaan barang- barang kesenian. Sekretaris Daerah DIY Ichsanuri mengatakan barang kesenian itu semisal gamelan dan alat tradisional krumpyung dari Kulonprogo.
“Perajinnya sedikit, padahal permintaan dari masyarakat banyak,” katanya dalam rapat dengar pendapat (public hearing) rancangan peraturan daerah istimewa di DPRD DIY, Senin (25/8/2014).
Sementara perajin yang ada di DIY, katanya, dalam setahun hanya bisa membuat satu set gamelan. Menurut dia, pengadaan alat musik tradisional itu tak bisa mengandalkan rekanan dari luar, karena masing- masing daerah memiliki gaya berbeda.
Saat Kementerian Keuangan berkunjung ke Pemda DIY selama kurang lebih tiga hari pekan lalu, Ichsan mengaku mengkonsultasikan permasalahan itu. Ia berharap agar pengadaan barang kesenian bisa difasilitasi lewat katalog elektronik (e-Catalogue). E- katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa.
Sistem ini biasa dipakai ketika pemerintah daerah melakukan pengadaan mobil dinas. Karena spesifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh banyak penyedia, sistem ini memudahkan untuk menentukan penyedia jasanya. Daftar katalog itu dipublikasikan lewat portal pengadaan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemenkeu masih mengkaji Whoosh untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mencari cara meminimalkan dampaknya terhadap beban fiskal.
Formula UMP 2027 belum berubah. Kemnaker menyebut PP 51/2023 masih menjadi acuan karena UU Ketenagakerjaan punya masa peralihan.
Prabowo memuji kinerja Satgas PKH yang telah menyetorkan Rp52 triliun ke negara selama dua tahun pemerintahan.
DPRD DIY mengusulkan Bioskop Rakyat Rp10.000 diperluas hingga kemantren, kapanewon dan kelurahan untuk pemerataan akses film.
Polisi menembak mati AF, terduga pelaku pembunuhan satu keluarga di Tulang Bawang setelah menyerang petugas dengan senjata tajam.
Satgas PKH menyerahkan Rp13,2 triliun hasil penindakan tahap ke-8 ke Kemenkeu. Penyerahan disaksikan Presiden Prabowo Subianto.