Malioboro Disiapkan Jadi Kawasan Bebas Rokok dengan Denda Langsung
Pemkot Jogja percepat revisi Perda KTR. Malioboro disiapkan jadi kawasan bebas rokok dengan penerapan denda langsung bagi pelanggar.
Foto ilustrasi Siswa Sekolah Dasar - Foto dibuat dengan Artificial Intelligence ChatGPT
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota Jogja menargetkan penambahan sekitar 1.000 siswa baru pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat sekolah dasar negeri pada Juni mendatang. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap sekolah dasar negeri yang saat ini masih kalah peminat dibandingkan sekolah swasta.
Target tersebut disiapkan agar jumlah siswa baru di SD negeri di Kota Jogja meningkat dari sekitar 2.700 menjadi sekitar 3.700 siswa pada tahun ajaran baru mendatang.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pembenahan pendidikan dasar agar sekolah negeri kembali diminati masyarakat.
Untuk mencapai target tersebut, kepala sekolah di SD negeri akan diminta menandatangani pakta integritas yang memuat indikator capaian kinerja.
Dalam kebijakan tersebut, kepala sekolah diminta lebih aktif mempromosikan sekolah negeri ke lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta taman kanak-kanak (TK) yang berada di sekitar wilayah sekolah.
“Kepala sekolah harus proaktif mempromosikan bahwa SD negeri itu gratis dan kualitas gurunya bagus. Kalau kapasitas kelas belum penuh, kepala sekolah harus mengejar itu,” kata Hasto pada Senin (16/3/2026).
Selain promosi ke PAUD dan TK, Pemkot Jogja juga menyiapkan sistem evaluasi kinerja kepala sekolah melalui rapor kinerja.
Penilaian tersebut akan menggunakan tiga kategori warna, yakni hijau, kuning, dan merah.
Kepala sekolah yang mendapatkan nilai merah dan tidak menunjukkan perbaikan dalam waktu tiga bulan berpotensi diusulkan untuk diturunkan dari jabatannya.
Di sisi lain, Pemkot Jogja juga berencana mengadopsi sejumlah keunggulan sekolah swasta untuk meningkatkan daya tarik sekolah negeri.
Beberapa di antaranya adalah penguatan pendidikan agama serta peningkatan kedisiplinan siswa.
Sekolah juga didorong memanfaatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Anggaran tersebut dapat digunakan, antara lain, untuk menghadirkan guru honorer yang memiliki kemampuan mengajar mengaji atau Iqra bagi siswa Muslim serta pendalaman kitab suci bagi siswa Kristen dan Katolik.
Selain itu, pendidikan berbasis budaya lokal juga akan diperkuat dengan memasukkan nilai budaya Mataram dalam kurikulum pembelajaran.
Pemkot Jogja juga meminta sekolah tidak membatasi jumlah siswa apabila fasilitas yang dimiliki masih memungkinkan untuk menampung peserta didik tambahan.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap sekolah negeri di Kota Jogja kembali menjadi pilihan utama masyarakat.
“Kami ingin SD negeri berubah dan memberikan pelayanan pendidikan yang baik sehingga masyarakat kembali percaya dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk sekolah swasta,” ujar Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Jogja percepat revisi Perda KTR. Malioboro disiapkan jadi kawasan bebas rokok dengan penerapan denda langsung bagi pelanggar.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.