Panen Singkong Gunungkidul Capai 22 Ton per Hektare
Panen singkong mulai berlangsung di Gunungkidul dengan produktivitas mencapai 22 ton per hektare. Hasil penjualan gaplek menjadi penopang ekonomi warga di tenga
Properti Gunungkidul, anggota dewan berpesan pengaruh buruk yang mungkin terjadi dari pembangunan resort mewah dapat segera diantisipasi.
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Wakil Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Edi Susilo memperingatkan adanya pengaruh negatif terhadap investasi yang masuk ke Gunungkidul. Untuk itu, dia berharap pemerintah harus siap dan meminimalisir dampak negatifnya.
“Pada dasarnya anggota dewan sangat setuju, karena itu turut menyokong perkembangan di sini. Hanya, jangan sampai pembangunannya keluar dari nilai-nilai yang ada. Sebab, kebudayaan lokal harus tetap ikut dimasukan dalam program tersebut,” kata Edi, saat dihubungi, kemarin (18/1/2015).
Dia juga menekankan, para investor yang masuk harus memiliki andil terhadap kesejahteraan warga. Jangan sampai, manfaat tersebut hanya dinikmati oleh pemilik modal.
“Itu harus, karena akan sia-sia bila tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, regulasi harus benar-benar dipersiapkan, apalagi investor yang masuk berkenaan dengan pesatnya perkembangan pariwisata,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Panen singkong mulai berlangsung di Gunungkidul dengan produktivitas mencapai 22 ton per hektare. Hasil penjualan gaplek menjadi penopang ekonomi warga di tenga
Danantara membuka pendaftaran Lenders Panel untuk pembiayaan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 28 Juli 2026.
Dinsos Bantul memperkuat pengawasan dan pembinaan anak jalanan untuk mencegah eksploitasi anak di sejumlah titik rawan.
Pemerintah menyiapkan akses tol untuk Kawasan Industri Kendaraan Nasional di Subang guna mendukung manufaktur kendaraan listrik nasional.
BI dan pemerintah memperkuat GPIPS untuk mengendalikan inflasi pangan dan mengantisipasi dampak El Nino di berbagai wilayah Indonesia.
PGRI menyampaikan persoalan kekurangan guru di DIY hingga pengangkatan guru honorer saat audiensi dengan Wakil Gubernur DIY.