TANAH KAS DESA BANTUL : Disewakan Tanpa Izin, Pemerintah DIY Ancam Tarik Pengelolaan

Ilustrasi tanah (Dok/JIBI - Solopos)
23 Januari 2015 10:40 WIB Bhekti Suryani Bantul Share :

Tanah kas desa Bantul yang disewakan tanpa izin pengelolaannya dapat ditarik.

Harianjogja.com, BANTUL- Tanah kas desa seluas 13.000 meter persegi untuk kolam renang Tirta Tamansari di Bantul terancam ditarik pemerintah DIY. Bagian Tata Pemerintahan DIY kini tengah mengani kasus persewaan tanah secara ilegal tersebut ke pihak tiga.

Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Sekda DIY Haryanta saat di Bantul menyatakan penanganan kasus tanah kolam renang Tirta Tamansari itu menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY yang menyatakan persewaan tanah yang terletak di Desa Trirenggo, Bantul itu bermasalah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang terbit Desember lalu menyebutkan, tanah yang disewakan ke pihak ketiga oleh Pemkab Bantul dan Pemerintah Desa Trirenggo Bantul sejak 1989 tersebut tidak mengantongi izin gubernur seperti diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pengelolaan tanah kas desa.

"Kami sudah tahu soal itu [tanah kas desa], sekarang sedang dalam proses penyelesaian," kata Haryanta Rabu (21/1/2015).

Sesuai Peraturan Gubernur terbaru No.112/2014 tentang tanah desa, pemerintah DIY dapat mencabut pengelolaan tanah itu dari pemerintah desa lantaran disewakan tanpa memenuhi syarat yang telah ditentukan. Diantaranya izin gubernur. "Sanksinya tegas kok itu, bisa dicabut," tegas dia.

Menurut Haryanta tahun ini, pemerintah DIY telah memprogramkan penataan tanah desa di seluruh Jogja. Tanah desa yang merupakan tanah Kasultanan itu terdiri dari tanah kas desa, plungguh dan pengarem-arem.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Bambang Wisnu Handoyo mengatakan, penyalahgunaan aset tanah kas desa di DIY sejatinya beragam.

"Termasuk melepaskan atau menjual tanah kas desa tanpa ada tanah pengganti itu juga ada," ujar Bambang Winsu.

Anggota DPRD Kabupaten Bantul Amir Syarifudin mengatakan, kasus penggunaan tanah kas desa secara ilegal diperkirakan bukan hanya terjadi di Trirenggo Bantul. "Kalau ditelusuri pasti banyak yang disewakan tanpa seizin gubernur, karena kasus aset tanah kas desa itu sangat sering jadi temuan BPK," jelas Amir.

Bupati Bantul Sri Surya Widati sebelumnya saat dikonfirmasi ihwal laporan BPK enggan berbicara detil. Ia hanya berjanji akan menyelesaikan temuan tersebut dalam waktu dekat. "Kami diberi waktu 60 hari untuk menyelesaikan seluruh temuan itu," tutur Ida sapaan akrabnya.