PENATAAN KOTA JOGJA : Ini Kendala Pemkot dalam Menampung Warga Wedi Kengser

17 Maret 2015 23:20 WIB Uli Febriarni Jogja Share :

Penataan Kota Jogja masih terbentur masalah klasik, yakni ketersediaan lahan.

Harianjogja.com, JOGJA-Penataan permukiman yang ada di bantaran sungai terkendala ketersediaan lokasi atau lahan.

Kepala Bidang Permukiman dan Air Limbah Dinas Kimpraswil Kota Jogja, Hendra Tantular mengatakan kawasan kumuh di Kota Jogja mencapai delapan persen dari luas kota, tersebar di 35 kecamatan dan 13 kelurahan (kecuali kecamatan Kraton).

Program Pemkot Jogja terkait permukiman kumuh bantaran sungai, antara lain pembangunan akses air minum, sanitasi yang baik, hingga nol kawasan kumuh. Bentuk konkret, beberapa di antaranya pembangunan saluran drainase dan saluran air limbah.

Untuk mencari solusi atas permukiman liar, Pemkot Jogja pada dasarnya ingin menampung warga yang tinggal di bantaran atau wedi kengser, dengan rumah susun sewa (rusunawa) berbiaya murah.

"Meski tanah yang ditempati warga kebanyakan lahan ilegal, kami tidak dapat berbuat banyak, karena masyarakat tidak sedikit yang apabila diajak relokasi, mereka minta rusunawa tapi gratis. Padahal konsep rusunawa tidak seperti itu," ujar Hendra, Senin (16/3/2015).

Untuk membangun sebuah rusunawa pun, dibutuhkan minimal lahan seluas 2.500 meter persegi. Sedangkan saat ini lahan seluas itu, sulit didapat. Rusunawa yang sudah ada saat ini misalnya di Tegalpanggung, dapat ditempati oleh warga yang tidak mampu membeli rumah, mereka membayar Rp7.500 per bulan.

Dalam tiga tahun, mereka akan dievaluasi, apabila dinilai sudah mampu membeli rumah, mereka diminta pindah, sementara ruang yang sebelumnya mereka tempati akan digunakan pihak lain yang dirasa membutuhkan. Namun bila dalam tiga tahun belum mampu membeli rumah, masih diperbolehkan memperpanjang di periode berikutnya.

"Mengubah paradigma warga memang agak sulit, hal ini tidak hanya di satu lokasi, melainkan di hampir seluruh bantaran sungai," ungkapnya.