Jokowi Sudah Datang, tapi PSKS di Tamanmartani Belum Juga Dibagi

HarianJOgja/Gigih M. HanafiPresiden Joko Widodod memberikan kaos dan buku kepada warga dan siswa usai memberikan Kartu kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga dan pelajar saat kunjungan di di Desa Taman Martani Kalasan, Sleman, Senin (4/5). Di Sleman diberikan KKS sebanyak 1.806 keluarga, KIP 1.216 siswa - pelajar, dan KIS 4.415 orang.
06 Mei 2015 07:20 WIB Bernadheta Dian Saraswati Sleman Share :

Jokowi sudah datang untuk melakukan simbolis pembagian kartu sosial kepada warga Desa Tamanmartani Kalasan Sleman, namun dana PSKS untuk warga desa tersebut belum dibagikan

Harianjogja.com, SLEMAN- Kantor Pos Kecamatan Kalasan sebagai penyalur dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) mengaku belum menerima data resmi penerima PSKS di Desa Tamanmartani.

Baik pemerintah kecamatan (pemcam), pemerintah desa (pemdes), maupun Kantor Pos Besar Jogja hingga saat ini belum menyerahkan data tersebut pada Kantor Pos Kalasan.

"Data masih di kantor pos besar. Pelaksanaan pencairannya kapan juga belum ditentukan karena saat ini kami [kantor pos Kalasan] masih menyelesaikan tugas lain [non PSKS]," ujar kepala kantor pos Kalasan, Shinta Utami, Selasa (4/5/2015).

Jika tugas non PSKS yang sedang dikerjakan kantor pos Kalasan saat ini selesai, pihaknya baru akan berkoordinasi dengan aparat desa Tamanmartani dan juga kantor pos besar.

Shinta memperkirakan pencairan dana PSKS baru dapat dilaksanakan setelah tanggal 10 Mei. "Ya kemungkinan setelah tanggal 10 Mei," tegasnya.

Desa Tamanmartani merupakan satu-satunya desa di Sleman yang belum menerima dana PSKS sebesar Rp600.000 per rumah tangga sasaran (RTS) itu.

Sebelumnya, rencana pencairannya dilakukan bersamaan dengan pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh Presiden Joko Widodo di Balai Desa Tamanmartani, Senin (4/5/2015).

KKS sendiri merupakan pergantian dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Selanjutnya KKS digunakan untuk mencairkan dana PSKS.

"Kami tahunya pembagian PSKS juga dibarengkan sama pembagian tiga kartu itu. Ternyata ada perubahan kalau Pak Jokowi hanya membagikan tiga kartu sakti, bukan termasuk PSKS," kata Shinta.