SELEKSI PIMPINAN KPK : Rektor UGM Berikan Dukungan Penuh

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwikorita Karnawati beserta jajaran pimpinan universitas, guru besar, dekan dan dosen mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri. (JIBI/Harian Jogja - dok.Humas UGM)
25 Mei 2015 03:20 WIB Redaksi Solopos Sleman Share :

Seleksi pimpinan KPK mendapat dukungan dari UGM.

Harianjogja.com, SLEMAN - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwi Korita menyatakan sangat mendukung Presiden yang telah menunjuk sembilan perempuan menjadi panitia seleksi calon pimpinan KPK dan diharapkan mereka mampu memilih pimpinan lembaga pemberantasan korupsi yang tanggh.

"Saya juga memberikan dukungan penuh pada dua akademisi UGM yang terpilih dalam panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK tersebut," kata Dwi Korita di sela-sela pelepasan keberangkatan guru penggerak daerah terpencil, Minggu.

Dua Srikandi UGM yang terpilih masuk dalam pansel tersebut yakni Enny Nurbaningsih dan Supra Wimbarti.

"Kami menaruh harapan agar pansel pimpinan KPK dapat melakukan proses seleksi secara komprehensif dan memilih calon pimpinan KPK yang berkompeten dan memenuhi persyaratan dalam aspek hukum," katanya.

Menurut dia, untuk aspek sumber daya manusia dan psikologis calon pimpinan KPK di masa mendatang harus sudah teruji dengan tangguh.

"Aspek psikologis menjadi salah satu kriteria penting dalam memengaruhi kinerja seseorang," katanya.

Presiden Joko Widodo menunjuk sembilan akademisi dan praktisi dari berbagai bidang untuk menjadi Panitia seleksi Pimpinan KPK. Sembilan orang yang ditunjuk tersebut semuanya merupakan kaum perempuan.

Sembilan nama-nama dan profesinya tersebut yakni Destri Damayanti, ahli ekonomi keuangan dan moneter (Ketua merangkap anggota), Enny Nurbaningsih, pakar hukum tata negara (Wakil Ketua merangkap anggota), Harkristuti Harkrisnowo, pakar pidana hukum dan HAM, Betty Alisjahbana, ahli TI dan manajemen, Yenti Garnasih, ahli hukum pidana, ekonomi, dan pencucian, Supra Wimbarti, ahli psikologi SDM dan pendidikan.

Kemudian Natalia Subagyo, ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Diani Sadiawati, ahlli hukum dan perundang-undangan serta Meuthia Ganie Rochman, ahli sosiologi.