3 BUMD Bermasalah di Bantul Menanti Bupati Baru

Calon Bupati Suharsono dan calon wakil bupati Abdul Halim Muslih berfoto seusai mendaftar sebagai peserta Pilkada da kantorr KPU Bantul, Selasa (28/7/2015). (Harian Jogja - Bhekti Suryani)
10 Februari 2016 11:21 WIB Bhekti Suryani Bantul Share :

3 BUMD di Bantul bermasalah, penyelesaian menunggu bupati baru dilantik

Harianjogja.com, BANTUL- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kurang produktif dan bermasalah menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Bantul bupati terpilih Suharsono di awal jabatannya.

Mantan perwira polisi itu dijadwalkan dilantik sebagai bupati Bantul periode 2016-2021 pada 17 Februari mendatang.

Sejumlah BUMD di Bantul dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan bupati terpilih. Mengingat kontribusi BUMD bagi pendapatan asli daerah (PAD) maupun manfaatnya bagi masyarakat.

Pemkab Bantul memiliki tiga BUMD yaitu Bank Bantul, Perusahaan Daerah (PD) Aneka Dharma serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma. Ketiga BUMD tersebut dinilai belum berkinerja maksimal.

"Dari ketiga BUMD, masing-masing ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera dilakukan pembenahan," ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul yang membidangi ekonomi dan pembangunan, Setiya, Rabu (9/2/2016).

PDAM Tirta Dharma menurutnya membutuhkan dukungan untuk memperluas layanan pengadaan air bersih untuk warga Bantul. "Jangan sampai ada warga Bantul yang kesulitan akses air bersih. Itu tugas utama PDAM," papar dia.

Sementara Bank Bantul yang dipimpin Aristini Sriyatun, masih menyisakan masalah terkait penyaluran kredit miliaran rupiah ke puluhan pejabat yang diduga tidak memenuhi standart operasional prosedur (SOP). "Ada nasabah yang mendapatkan kredit tanpa agunan yang sesuai," lanjutnya.

Kontribusi PAD oleh bank pelat merah itu juga dianggap masih minim. "Bank Bantul juga masih harus bersiap untuk mengubah status badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas [PT]," imbuhnya lagi.

Sementara itu, PR terbesar bupati baru adalah pembenahan PD Aneka Dharma. Selain minim menyumbang PAD, sejumlah persoalan membelit perusahaan pimpinan Farid Hilmi itu.

"Perusahaan yang satu ini masih banyak menyimpan tanda tanya, atas gelontoran dana APBD [anggaran pendapatan dan belanja daerah] pada tahun anggaran yang lampau. Namun saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi," ungkap Setiya.

Direktur Aneka Dharma yang masih dipegang pejabat sementara Farid Hilmi menurutnya juga perlu segera diisi dengan direktur definitif. Terpisah, bupati terpilih Suharsono berjanji membenahi BUMD saat ia mulai menjabat.

"Nanti semua instansi akan saya kumpulkan memaparkan persoalan dari A sampai Z dan sekarang sudah sampai di mana," kata Suharsono.