KANTONG PLASTIK BERBAYAR : Toko Modern di Bantul Segera Dilarang Sediakan antong Plastik

Konsumen berbelanja di Hypermart Lippo Plaza Jogja. (Kusnul Isti Qomah/JIBI - Harian Jogja)
23 Februari 2016 21:20 WIB Arief Junianto Bantul Share :

Kantong plastik berbayar di toko modern di Bantul akan diperkuat dengan aturan

Harianjogja.com, BANTUL- Sebagai salah satu gebrakan awal masa kepemimpinannya, Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslich akan segera menerapkan aturan terkait dengan kebijakan membawa kantong belanjaan sendiri di toko-toko modern.

Hal tersebut sebagai salah satu upaya dari pemerintah dalam hal mengurangi banyaknya sampah plastik yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.

Disampaikan oleh politisi yang akrab disapa Kang Halim ini ketika menjadi inspektur upacara di SMP 1 Bantul, Senin (22/2/2016), pihaknya masih akan mempelajari dasar aturannya terlebih dulu.

Pasalnya jika masyarakat masih diperbolehkan berbelanja dengan menggunakan tas plastik hanya dengan membayar Rp200, menurunya hal itu tak banyak berpengaruh.

“Karena nyatanya, saya yakin masih masyarakat memilih keluar uang Rp200 kan,” katanya.

Oleh karena itulah, ke depannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan melarang pemberian kantong plastik kepada pihak toko modern. Diakuinya, kampanye itu harus digalakkan lantaran plastik menurutnya sangat berbahaya bagi lingkungan. “Plastik butuh waktu lama untuk bisa terurai,” katanya.

Ia menjelaskan, persoalan lingkungan sebenarnya bisa diatasi bersama. Hanya saja, sayangnya, kebiasaan buruk masyarakat sendiri lah yang tanpa sadar ikut andil dalam pencemaran lingkungan itu.

Oleh sebab itu, sekolah lantas menjadi salah satu media paling tepat untuk menanamkan kebiasaan menjaga kebersihan dan pelestarian lingkungan itu. Rintisan sekolah berwawasan, menurutnya perlu lebih dikembangkan.

Terkait hal itu, salah satu karyawan toko modern di kawasan Banguntapan mengaku belum menerapkan aturan tas plastik berbayar tersebut. Diakuinya, hingga kini ia memang belum menerima instruksi dari pimpinan tempatnya bekerja untuk menerapkan kebijakan itu.

“Belum. Belum kami berlakukan. Belum ada instruksi dari pimpinan,” katanya.