BANDARA KULONPROGO : Warga Terdampak : Bukan Sekadar Tenaga Kerja Kelas Bawah

Penyerahan draft nota kesepahaman oleh Bupati Kulonprogo kepada perwakilan warga terdampak bandara di Kantor Bupati Kulonprogo, Wates pada Selasa (22/2/2016). (Sekar Langit Nariswari/JIBI - Harian Jogja)
24 Februari 2016 04:20 WIB Kulonprogo Share :

Bandara Kulonprogo, akhirnya warga terdampak yang pro-pembangunan akan mendapat pelatihan dan jaminan pekerjaan.

Harianjogja.com, KULONPROGO - Warga terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) berharap pekerjaan yang diberikan bukan sekadar tenaga kerja kelas bawah.

Koordinator Lapangan Desa Kebonrejo, Kecamatan Temon, Sudarto menyatakan masih membicarakan mengenai isi daftar tersebut. Mengenai respon mereka kepada Pemkab Kulonprogo, ia mengaku belum mengetahui.

“Belum tahu kapan, tapi nanti akan kami bicarakan ke sekda[sekretaris daerah],” ujarnya, saat penyerahan naskah Memorandum of understanding (MoU) pembangunan bandara NYIA, di kantor Bupati Kulonprogo, Senin (22/2/2016).

Meski demikian, ia akan segera melakukan pembahasan karena tenggat waktu penandatanganan yang semakin dekat.

Lebih lanjut, ia mengharapkan agar janji untuk pelatihan dan prioritas penyerapan warga terdampak sebagai tenaga kerja di bandara bukan hanya sebagai tenaga kerja kelas rendahan, melainkan juga di kalangan internal dan instansi bandara.

Selain di Angkasa Pura dan anak perusahaannya, Sudarto juga menyatakan semua jenis usaha yang berkembang di daerah sekitar bandara akan memprioritaskan merekrut warga terdampak. Warga juga memita pekerjaan tersebut tidak dilakukan dengan sistem outsourcing karena dirasa sangat merugikan.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo menjelaskan pemkab Kulonprogo telah menyebarkan sekitar 1.000 lembar angket untuk melakukan pemetaan tenaga kerja kepada warga terdampak bandara. Hasil angket tersebut kemudian dijadikan salah satu landasan penyediaan pelatihan tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinsonakertrans Kulonprogo.

Hasto juga menjelaskan ada beberapa hasil pendataan mengenai pelatihan tenaga kerja yang tidak dapat dilakukan oleh pemkab Kulonprogo karena keterbatasan anggaran.

“Ada beberapa masukan profesi yang cukup menarik,” ujarnya.

Jenis pelatihan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh pemkab Kulonprogo antara lain pendidikan satpam, kursus setir mobil, dan pelatihan bahasa inggris.

Terkait hal ini, pemkab Kulonprogo mengajukan bantuan pelatihan tenaga kerja kepada Angkasa Pura. Hasto menjanjikan jika hal ini disetujui, pelatihan untuk berbagai profesi yang belum dapat ditangani pemkab segera dilakukan.

Project Manager Kantor Proyek Pembangunan Bandara NYIA PT Angkasa Pura I, Sujiastono menyatakan segera menyampaikan permintaan bantuan pelatihan tersebut pada direksi pusat. Ia sendiri menyatakan tersedia anggaran yang belum dimanfaatkan untuk pelatihan beberapa jenis pekerjaan yang dimintakan oleh pemkab Kulonprogo.