PMII Desak Polda Jateng Bertanggung Jawab Atas Penggerebekan Pesantren di Sukoharjo
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Keistimewaan DIY untuk usulan hari jadi diajukan ke DPRD.
Harianjogja.com, JOGJA -- Hari jadi DIY diputuskan terjadi 13 Maret 1755. Tim Perumus Hari Jadi (TPHJ) DIY saat ini tengah mengajukan tanggal tersebut ke DPRD DIY untuk bisa ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Ketua TPHJ DIY, Djoko Suryo menjelaskan 13 Maret 1755 dipilih karena pada saat itu pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat resmi berdiri lengkap dengan seluruh kelengkapan pemerintahan. Meskipun saat itu kraton belum didirikan, namun konsep kerajaan Yogyakarta sudah hadir.
“Saat itu juga lahir konsep memayu hayuning bawono, dan moto negeri panjang-punjung, loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja, adil paramaarta,” tutur dia.
Selain itu, Djoko menambahkan tanggal 13 Maret 1755 juga menunjukkan kelahiran semangat juang anti penjajahan. Hal tersebut tercermin lewat sikap Kraton yang sejak awal menentang campur tangan VOC, maupun kehadiran pemerintah kolonial Hindia Belanda dan masa penjajahan Jepang.
“Poin pertimbangan menentukan hari jadi DIY adalah harus bisa dipertanggungjawabkan secara historis dan mencerminkan citra dan profil kewilayahan, serta mengandung jiwa dan semangat kebangsaan,” beber dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Prancis menuding Iran menyerang sistem kulkas di 700 waralaba, termasuk Carrefour dan Monoprix. Paris menyiapkan sanksi melalui Uni Eropa.
Enam saksi kasus dugaan penyadapan Presiden mengajukan perlindungan ke LPSK. Permohonan ditelaah sejak 6 November 2026.
KAI Daop 6 mengimbau penumpang dari Stasiun Yogyakarta datang lebih awal pada 10 November 2026 untuk mengantisipasi kepadatan akibat aksi mahasiswa.
PKB mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tarif Rp0 pencatatan hak cipta berlaku untuk 19 jenis karya. Aldo Sianturi mengingatkan pentingnya literasi dan pengelolaan hak kreator.