Advertisement
PILKADA BANTUL : Dukungan dengan KTP Rawan Politik Uang, Lalu?
Advertisement
Pilkada Bantul beredar isu politik uang.
Harianjogja.com, BANTUL- Pengisian posisi pamong desa, khususnya dukuh di Bantul yang saat ini kosong, dinilai rentan dengan politik uang. Pasalnya pengisian posisi dukuh dengan syarat dukungan sejumlah KTP warga.
Advertisement
Terlebih lagi, satu KTP warga dapat memberikan dukungan kepada lebih dari satu calon dukuh. Kebijakan ini dapat memicu jual beli KTP warga.
Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu) Bantul yang juga Dukuh Cangkring, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Sulistyo Atmojo mengatakan, peraturan ini menjadi susah diterima bagi calon yang berasal dari kecamatan yang penduduknya sedikit dan harus disamakan 50 dukungan KTP warga. Hal itu dinilai dapat membatasi kesempatan seseorang di daerah tertentu untuk maju menjadi dukuh, mengingat jumlah penduduk ditiap wilayah berbeda.
“Saya kecewa dengan adanya aturan satu KTP warga bisa digunakan untuk mendukung lebih dari satu calon dukuh. Dengan demikian praktek jual beli KTP sangat rawan terjadi,” katanya, Jumat (24/6/2016).
Ia mencontohkan wilayah kecamatan Banguntapan mendapat dukungan 50 KTP meski orangnya berbeda semua itu mudah, sedangkan untuk kecamatan lain seperti Dlingo pasti sangat susah.
“Kalau di Dlingo warganya satu pedukuhan hanya sekitar 100 Kepala Keluarga, jadinya kesempatan calon di sana akan terbatasi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Menikmati Senja Tenang di Pantai Kerandangan Senggigi Lombok Barat
Advertisement
Berita Populer
- Hari Keempat Operasi Lilin, 371.241 Kendaraan Masuk DIY
- Lengkap dari Pagi hingga Malam, Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini
- Jadwal Lengkap KA Prameks Kamis 25 Desember 2025, Rute Jogja-Kutoarjo
- Tersesat di Merapi, Pemuda Asal DIY Ditemukan Meninggal
- Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini Kamis 25 Desember 2025, Tarif Rp8.000
Advertisement
Advertisement




