BANTUAN WARGA MISKIN : Diduga Ada Pemegang KIS Ganda di Gunungkidul

Warga menunjukan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat peluncuran kartu tersebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Pos Besar, Jakarta, Senin (3/11/2014). Peluncuran kartu tersebut ditujukan sebagai jaring pengaman sosial peralihan subsidi bahan bakar minyak. (JIBI/Solopos/Antara - Fanny Octavianus)
03 Oktober 2016 09:55 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Bantuan warga miskin di Gunungkidul melalui program Kartu Indonesia Sehat telah melebihi kuota

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wonosari Gunungkidul Syarifatun Kurnia Ekawati mengatakan kemungkinan adanya dobel kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat mungkin terjadi.

Dia mencontohkan, dalam proses verifikasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, BPJS telah menghapus 53 data kepesertaan. “Kami terpaksa menghapus data itu karena pemegang ada yang telah meninggal dunia atau memiliki dobel jaminan,” kata Syarifatun, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, KIS melalui Peserta Bantuan Iuran (PBI), khususnya dari APBD Kabupaten akan terus dilakukan proses verifikasi dan validasi. Upaya itu dibutuhkan agar mendapatkan data yang benar-benar akurat sehingga program bisa lebih tepat sasaran.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertrans Gunungkidul Winarton menyebutkan dari kuota 10.742 kartu sudah tercetak sebanyak 5.002 KIS. Dinsosnakertrans juga telah menyerahkan berkas tahap kedua sebanyak 5.000 pemohon untuk dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan, apakah pengajuan tersebut berhak mendapatkan kartu jaminan atau tidak.

“Proses ini dibutuhkan agar tidak ada klaim dobel jaminan. Selain itu, dalam pengajuan harus ada verifikasi dari desa hingga tingkat kabupaten,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Gunungkidul Suharno berjanji akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan penambahan kuota KIS yang dibiayai kabupaten. Ia mengakui, kondisi sekarang sedang sulit karena adanya pemotongan anggaran dari pusat, namun kondisi itu bukan menjadi alasan untuk tidak menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

“Coba nanti kita bahas di APBD Perubahan, mudah-mudahan masih ada anggaran untuk penambahan kuota tersebut,” katanya.