Perbup Kendali Ruang Disusun, Investor Taat Aturan Dapat Insentif
Pemkab Gunungkidul menyusun Perbup Insentif dan Disinsentif Kendali Ruang untuk mendorong investasi berkelanjutan sekaligus menjaga lingkungan.
Warga menunjukan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat peluncuran kartu tersebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Pos Besar, Jakarta, Senin (3/11/2014). Peluncuran kartu tersebut ditujukan sebagai jaring pengaman sosial peralihan subsidi bahan bakar minyak. (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Bantuan warga miskin di Gunungkidul melalui program Kartu Indonesia Sehat telah melebihi kuota
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wonosari Gunungkidul Syarifatun Kurnia Ekawati mengatakan kemungkinan adanya dobel kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangat mungkin terjadi.
Dia mencontohkan, dalam proses verifikasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, BPJS telah menghapus 53 data kepesertaan. “Kami terpaksa menghapus data itu karena pemegang ada yang telah meninggal dunia atau memiliki dobel jaminan,” kata Syarifatun, beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan, KIS melalui Peserta Bantuan Iuran (PBI), khususnya dari APBD Kabupaten akan terus dilakukan proses verifikasi dan validasi. Upaya itu dibutuhkan agar mendapatkan data yang benar-benar akurat sehingga program bisa lebih tepat sasaran.
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Dinsosnakertrans Gunungkidul Winarton menyebutkan dari kuota 10.742 kartu sudah tercetak sebanyak 5.002 KIS. Dinsosnakertrans juga telah menyerahkan berkas tahap kedua sebanyak 5.000 pemohon untuk dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan, apakah pengajuan tersebut berhak mendapatkan kartu jaminan atau tidak.
“Proses ini dibutuhkan agar tidak ada klaim dobel jaminan. Selain itu, dalam pengajuan harus ada verifikasi dari desa hingga tingkat kabupaten,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Gunungkidul Suharno berjanji akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan penambahan kuota KIS yang dibiayai kabupaten. Ia mengakui, kondisi sekarang sedang sulit karena adanya pemotongan anggaran dari pusat, namun kondisi itu bukan menjadi alasan untuk tidak menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
“Coba nanti kita bahas di APBD Perubahan, mudah-mudahan masih ada anggaran untuk penambahan kuota tersebut,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menyusun Perbup Insentif dan Disinsentif Kendali Ruang untuk mendorong investasi berkelanjutan sekaligus menjaga lingkungan.
Simak rekomendasi AI terbaik untuk bisnis, mulai ChatGPT, Claude, Copilot, Perplexity AI hingga Jasper AI sesuai kebutuhan kerja.
Pemkab Gunungkidul menyiapkan strategi bertahap mengatasi monyet ekor panjang yang merusak lahan pertanian, termasuk menggandeng UGM.
Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia berpeluang menjadi ekonomi terbesar keempat dunia dalam 25 tahun mendatang.
Pemda DIY mengantisipasi dampak El Nino dengan memastikan stok pangan, pengelolaan air, dan mitigasi kekeringan di wilayah rawan.
Penyempurnaan Suzuki Xl7 Resmi Meluncur, Makin Tegas Dengan Fitur Bermakna