Kurda Jadi Senjata untuk Penguatan Modal UMKM di Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul tahun ini mengalokasikan Rp250 juta untuk mendukung Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda). Diharapkan dengan program penguatan modal ini, maka sektor UMKM di Bumi Handayani bisa lebih berdaya.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Gunungkidul, Supartono mengatakan, terus berupaya meningkatkan daya saing sektor UMKM di Bumi Handayani. Selain terus melakukan berbagai pelatihan dan pendampingan, juga ada bantuan untuk permodalan melalui program kurda.

Menurut dia, program ini sudah dijalankan sejak beberapa tahun lalu untuk memberikan kemudahan akses perbankan bagi pelaku usaha. Bentuk dukungan ini diwujudkan dengan memberikan subsidi pembayaran bunga di setiap pengajuan kredit Kurda di BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG).

“Ada subsidinya. Tahun ini ada alokasi subsidi sebesar Rp250 juta,” kata Supartono, Jumat (6/3/2026).

Diharapkan dengan program ini, makan bisa untuk penguatan modal bagi UMKM sehingga usaha yang dijalankan bisa terus berkembang. “Teknis program ini ada di BDG. Yang jelas, pemkab komitmen untuk membantu upaya dalam pengembangan UMKM karena dapat meningkatkan kesejahteraan sehingga tingkat kemiskinan bisa diturunkan,” katanya.

Terpisah, Kasubag Bisnis, BPR BDG, Darmi Agus Saputra mengatakan, program Kurda untuk penguatan UMKM di Gunungkidul sudah dijalankan sejak beberapa tahun lalu. Sebagai contoh di 2023 ada bantuan subsidi dari pemkab sebesar Rp250 juta. Total, kredit yang berhasil disalurkan saat itu mencapai Rp2,4 miliar.

Adapun di 2024, ada bantuan subsidi bunga dari Pemkab Gunungkidul sebesar Rp550 juta. Total kredit yang disalurkan sebanyak Rp4,4 miliar untuk 581 nasabah.

Untuk 2025, ada subsidi Bunga sebesar Rp350 juta, dengan realisasi kurda sebesar Rp2,8 miliar. Pinjaman ini terdistribusi kepada 365 pelaku UMKM di Bumi Handayani.

“Di 2026, ada bantuan subsidi Rp250 juta, yang bisa untuk membantu merealisasikan kredit sekitar Rp2,5 miliar,” katanya.

Agus menjelaskan, besaran pinjman kurda dibatasi maksimal Rp10 juta dengan tenor angsuran maksimal dua tahun. Warga yang mengajukan tidak membayar bunga secara penuh karena ada subsidi yang diberikan oleh Pemkab Gunungkidul.

“Jadi relatif ringan dengan adanya subsidi ini sehingga bisa sangat membantu untuk pengembangan usaha UMKM di Gunungkidul,” katanya.

Disinggung mengenai tunggakan kurda, ia mengakui para pemohon kredit ini tertib dikarenakan hampir tidak ada tunggakan. “Kredit macetnya hanya di kisaran 0,1%. Jadi, sangat kecil dan relative lancar. Apalagi juga ada bantuan dari pemkab,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.