PILKADA KULONPROGO : Angka Partisipasi Pemilih pada 2 Pilkada Rendah, Bagaimana Tahun Depan?

JIBI/Harian Jogja/Desi SuryantoGubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X memasukkan surat suara seusai memberikan hak suaranya di TPS 11 Panembahan, Kraton, Yogyakarta. Rabu (09/04 - 2014).
09 Oktober 2016 03:20 WIB Rima Sekarani Kulonprogo Share :

Pilkada Kulonprogo terus diupayakan agar angka partisipasi pemilih naik

Harianjogja.com, KULONPROGO-Pemkab Kulonprogo berupaya turut meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 mendatang. Sosialisasi akan digencarkan hingga tingkat dusun agar semakin banyak masyarakat yang bersedia menggunakan hak pilihnya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kulonprogo, Tri Wahyudi mengaku prihatin karena angka partisipasi pemilih pada dua pilkada sebelumnya cenderung rendah. Angka partisipasi pemilih diketahui hanya 69,7% pada Pilkada 2011 lalu.

Kondisi tersebut menunjukkan penurunan secara signifikan dibanding Pilkada 2006 yang mencapai 75,66 persen. “Ada kecenderungan bakal menurun lagi,” kata Tri, Jumat (7/10/2016).

Menurut Tri, ada berbagai hal yang membuat seseorang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada hari pemungutan suara, sebagian pemilih bisa jadi masih ada di luar daerah dan tidak bisa pulang. Hal itu mengingat banyaknya masyarakat Kulonprogo yang merantau demi mencari penghasilan.

Di sisi lain, masyarakat enggan menggunakan hak pilih karena merasa hanya menjadi obyek dari kepentingan politik kalangan tertentu. Masyarakat menganggap cuma dibutuhkan kontribusinya saat pemilu lalu kembali diabaikan setelah itu.

Keadaan tersebut membuat masyarakat menjadi apatis sekaligus pragmatis. Mereka mungkin bakal menyambut kampanye dari setiap pasangan calon pada Pilkada 2017 tapi tetap menjadi golput pada hari pencoblosan.

Bersambung halaman 2

Tri mengungkapkan, masyarakat akan lebih diarahkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pilkada 2017. Bukan hanya menggunakan hak pilih, melainkan juga mengawasi setiap tahapan yang ada.

Masyarakat juga diharapkan tetap ikut mengawasi jalannya pemerintahan kepala daerah terpilih sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah. “Tanpa partisipasi masyarakat, sulit bagi pemerintah untuk mempunyai legitimasi yang kuat,” ujar dia.

Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkoro juga menyadari jika banyak masyarakat yang apatis dengan pemilu, termasuk Pilkada 2017. Dia lalu berharap pemerintah desa bisa menjadi ujung tombak sosialisasi dengan melibatkan kepala dusun serta ketua RW dan RT.

Wilayah kerja yang tidak terlalu luas membuat pemerintah desa dapat lebih intensif berkomunikasi dengan masyarakat. Pendekatan personal juga lebih mudah dilakukan. “Tingkatkan angka partisipasi pemilih. Kalau tidak naik, artinya pendidikan demokrasi kita gagal,” ucap Astungkoro.

Sementara itu, Divisi Perencanaan dan Informasi, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo, Marwanto menyebut hari pemungutan suara sebagai tahapan yang dinilai rawan jika dikaitkan dengan angka partisipasi pemilih.

Perhatian khusus tertuju pada wilayah terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Gejolak sosial yang terjadi diperkirakan dapat memperbesar kemungkinan adanya gerakan golput.

KPU Kulonprogo jelas akan menggalakkan upaya sosialisasi untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih. Meski begitu, target yang ditentukan rupanya tidak terlalu jauh dibanding capaian pada Pilkada 2006 lalu. “Target kami bisa 77,5 persen,” ungkap Marwanto.