Pemberdayaan Masyarakat dan Semangat Pembangunan Indonesia
Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan.
Petugas memverifikasi data siswa pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Solo, Senin (16/6/2014). Dalam PPDB Kota Solo Tahun Ajaran 2014/2015, kuota untuk siswa dari keluarga miskin (gakin) ditambah 25% dari semula menyusul dihapusnya sekolah plus. (Ardiansyah Indra Kumala/JIBI/Solopos)
PPDB 2017 untuk DIY, kuota sekolah tingkat SMA sederajat dihapus
Harianjogja.com, JOGJA - Dinas Pendidikan Kulonprogo menyatakan bisa mencegah niat para siswa dari wilayah setempat yang ingin melanjutkan studi ke SMA di luar wilayah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun depan.
Kepala Dinas Pendidikan Kulonprogo Sumarsana mengungkapkan, dinas semakin tidak memiliki kewenangan untuk mencegah setiap lulusan memilih sekolah lain di luar daerah.
(Baca Juga : http://www.harianjogja.com/baca/2016/07/12/ppdb-2016-ospek-tidak-boleh-neko-neko-736550">PPDB 2016 : Ospek Tidak Boleh "Neko-neko")
"Sekarang untuk tingkat SMA kan kewenangannya di provinsi. Jadi kami semakin tidak bisa nggondheli siswa di sini untuk agar tidak lari ke luar daerah," ujar Sumarsana saat dihubungi Harianjogja.com melalui sambungan telepon, Kamis (13/10/2016) siang.
Hal yang terjadi tentu saja menurut dia, sekolah di Kulonprogo akan krisis siswa.
"Sebelum ada pengalihan status ini saja beberapa sekolah di sini ada yang kekurangan siswa. Apalagi setelah dinas kabupaten tidak punya kewenangan terhadap SMA," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan.
Sarana olahraga Sleman masih terkendala. Fasilitas dayung dan renang belum sesuai kebutuhan atlet menjelang Porda DIY XVIII 2027.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Usulan BPIH 2027 Rp107,34 juta per jamaah naik hampir Rp20 juta. DPR meminta biaya dikaji agar rasional dan layanan tetap berkualitas.
KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual setelah DPR menerima surpres. Simak spesifikasi, senjata, mesin, dan kemampuan kapal perang ini.
Seoul menyiapkan kebijakan “hak atas keteduhan” dengan koridor pejalan kaki teduh untuk menghadapi gelombang panas ekstrem dan melindungi warga.