PUNGLI DESA : Aparat Desa Dadapayu Benarkan Pungli Oleh Kepala Desanya

Warga Desa Dadapayu, Semanu memprotes dugaan pungutan liar yang dilakukan kepala desa setempat. Protes yang dituliskan di spanduk dipasang di balai desa setempat, Senin (17/10/2016). (Bhekti Suryani/JIBI - Harian Jogja)
17 Oktober 2016 15:55 WIB Bhekti Suryani Gunungkidul Share :

Pungli desa di Dadapayu Semanu Gunungkidul dibenarkan oleh aparat desa setempat

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL - Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Dadapayu Semanu Gunungkidul membenarkan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan Kepala Desa setempat, Rukamto.

(Baca juga : http://harianjogja.com/?p=761267" target="_blank">INFO TERKINI : Protes Pungli, Ratusan Warga Kepung Balai Desa)

Sebelumnya, Kepala desa yang baru sembilan bulan menjabat itu disebut memungut uang kepada lima kepala dukuh yang baru saja dilantik.

Mereka adalah kepala dukuh Ngalang Ombo, Sembuku, Karangtengah, Pomahan dan Kauman. Masing-masing kepala dukuh anyar itu dipungut senilai Rp5 juta. Warga melakukan aksi protes terhadap kepala desa tersebut, Minggu (16/10/2016) hingga Senin (17/10/2016).

Ikhwal pungutan yang dituduhkan warga, menurut Rusdi benar adanya. Sejak kasus pungli itu mencuat, Pemerintah Kecamatan telah memanggil Rukamto. “Kemarin kan ada pertemuan di kecamatan, beliau memang mengakui memungut uang itu,” beber Rusdi, Senin (17/10/2016).

Rusdi membenarkan, tidak ada satu pun peraturan desa yang mengatur kewajiban bagi kepala dukuh baru membayar uang senilai Rp5 juta kepada kepala desa. “Tidak ada atran seperti itu, itu inisiatif kepala desa saja,” lanjutnya lagi.

Ia menambahkan Rukamto tidak muncul di Balai Desa sejak pagi dan tidak memberi kabar ke anak buahnya.

“Apakah sakit atau apa enggak tahu, enggak ada memberi kabar dan juga enggak ada izin. Memang tidak muncul hari ini,” ujar Rusdi.

Rukamto kata dia, kemungkinan berada di Kota Jogja karena dia memiliki usaha di sana.

Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) Desa Dadapayu Bripka Sofiq mengatakan, kendati terjadi protes warga pelayanan kepada masyarakat tetap dilanjutkan pada Senin tanpa kehadiran kepala desa.

“Masyarakat hanya menyalurkan aspirasi saja tidak sampai menyegel balai desa,” jelas Sofiq.