Dana Bantuan Air Bersih di Gunungkidul Masih Rp555 Juta

Warga Desa Sumberwungu, Tepus sedang mengantre air yang disalurkan oleh Kepolisian DIY dengan menggunakan water canon, Jumat (18/9/2015). (JIBI/Harian Jogja - Uli Febriarni)
06 Desember 2016 20:55 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Dana Bantuan air bersih di Gunungkidul banyak tersisa

 
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Mulai tahun depan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tak lagi menangani masalah penyaluran air bersih. Sebab program itu akan ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul.

Bahkan untuk realisasi program tersebut di tahun depan, BPBD sudah mengajukan anggaran untuk dropping sebesar Rp700 juta. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul Sutaryono membenarkan, jika mulai tahun depan pihaknya yang menangani masalah penyaluran air bersih.

Itu artinya, Dinsosnakertrans yang selama ini melakukan penanganan tidak lagi mengurusi program tersebut. “Perubahan ini juga sudah kita sikapi dengan penyiapan program penyaluran dengan alokasi anggaran sekitar Rp700 juta,” kata Sutaryono kepada wartawan, Senin (5/12/2016).

Dia menjelaskan, perubahan kewenangan dalam penyaluran ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari BPBD. Selama ini, kata, Sutaryono, pihaknya yang memutuskan peningkatan status kekeringan dari kondisi normal ke siaga darurat atau pun sebaliknya.

“Saya kira ini tidak ada masalah, apalagi BPBD merupakan SKPD yang menangani bencana dan kedaruratan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sosial, Dinsosnakertrans Gunungkidul CH Suyatmiyatun mengakui jika pihaknya tidak lagi menangani masalah dropping air karena mulai tahun depan ditangani oleh BPBD.

“Kita tidak mengurusi lagi, sehingga di RKA untuk tahun depan tidak ada program tersebut,” katanya.

Menurut dia, adanya perubahan tersebut bukan menjadi masalah karena meski tak lagi menangani, namun bantuan akan tetap diberikan. “Bantuan dropping air tetap ada, khususnya untuk mengcakup kebutuhan air di daerah yang rawan kekeringan saat musim kemarau,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan Atun, di tahun terakhir penanganan droping, dinsosnakertrans mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp630 juta. namun jumlah tersebut tidak terpakai semua karena di tahun ini hanya mengeluarkan anggaran untuk dropping sekitar Rp75 juta.

“Sisa anggaran yang ada masih disimpan di kas daerah dan akan menjadi silpa di tahun ini,” katanya.

Dia menjelaskan, banyaknya dana dropping yang tersisa tidak lepas dari adanya kemarau basah d tahun ini. fenomena ini membuat curah hujan turun sepanjang tahun sehingga berdampak terhadap stok air yang dimiliki.

“Adanya kemarau basah membuat permintaan air bersih jauh berkurang dibandingkan dengan permintaan di tahun-tahun sebelumnya,” tutur Atun.