APBD Sleman 2017 Diusulkan Rp2,6 Triliun

APBD Sleman 2017 diuusulkan Rp2,6 triliun

Harianjogja.com, SLEMAN- Pemkab mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017 sebesar Rp2,6 Triliun. Saat ini, usulan APBD tersebut masih sedang dievaluasi oleh Gubernur DIY.

Kepala Bidang Belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sleman Aisyah Inayati Suryani menjelaskan, usulan anggaran tersebut secara garis besar meliputi anggaran pendapatan sebesar Rp2,6 T sementara anggaran belanja sebesar Rp2,4 T.

Adapun pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan tahun depan sebesar Rp694,4 M. “Itu anggaran yang ada dalam rancangan perda APBD 2017. Kami masih menunggu evaluasi dari gubernur,” katanya saat ditemui, Selasa (20/12/2016).

Setelah dievaluasi, katanya, hasilnya akan ditetapkan menjadi Perda. Menurut Ina, dibandingkan pengajuan APBD murni 2016 anggaran untuk 2017 mengalami kenaikan. Pada APBD murni 2016, anggaran yang diusulkan sebesar Rp2,5 T. Namun jika dibandingkan dengan APBD Perubahan sebesar Rp2,8 T, usulan APBD 2017 justru turun.

“Ini juga terkait dengan SILPA. Kami belum bisa memasukkan SILPA sebelum dilakukan audit oleh BPK [badan pemeriksa keuangan] meskipun sudah ada asumsi awalnya,” papar Ina.

Menurutnya, banyak perubahan anggaran yang terjadi untuk 2017. Beberapa satuan kerja perangkat organisasi (SKPD) mengalami penyusutan anggaran, ada juga SKPD yang anggarannya membesar.

Hal itu disebabkan tahun depan, ada sejumlah SKPD yang dilebur dan juga dipisah. Misalnya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang ada saat ini, akan dipisah menjadi dua dinas. Begitu juga dengan Dinas Pasar yang akan melebur ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Termasuk juga adanya integrasi peserta Jamkesda ke BPJS Kesehatan. “Itu konsekuensi dari perubahan SOTK [struktur organisasi dan tata kerja] yang terjadi di lingkungan Pemkab Sleman. Berapa besaran anggaran masing-masing dinas tentu mengetahui jumlahnya,” kata Ina.

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman (DPUP) Sleman Setyantono banyak anggaran yang diajukan bidangnya untuk proyek 2017. Salah satunya, terkait perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

“Dalam APBD 2017 kami mengajukan anggaran RTLH sebesar Rp6,285 miliar. Anggaran tersebut sama dengan tahun ini. Hanya saja, ada penambangan dana RTLH dari sumber lainnya, seperti APBD Provinsi dan APBN serta CSR dari perusahaan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, para penerima program bantuan RTLH dari APBD Sleman masing-masing akan mendapatkan Rp15 juta. Rinciannya, untuk perbaikan rumah Rp11,5 juta dan untuk pengadaan jamban Rp3,5 juta. “Program bantuan RTLH tahun ini akan disalurkan ke 86 desa di 17 kecamatan dengan jumlah penerima sebanyak 419 unit,” kata Setyantono.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.