DEMONSTRASI BANTUL : Warga Demo, Pemkab Tasyakuran

Demonstrasi Bantul yang digelar AMPB memiliki aksi tandingan.

Harianjogja.com, BANTUL--Aksi 284 yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Bantul (AMPB) benar-benar mendapatkan tandingan dari Pemkab Bantul. Pasalnya, di hari dan jam yang sama, Pemkab Bantul dinilai sengaja menggelar acara yang dimaksudkan untuk memecah konsentrasi massa.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris AMPB Arif Iskandar. Usai memimpin aksi di pelataran Gedung DPRD Bantul, Jumat (28/4/2017), Kandar, sapaan akrabnya, menuturkan acara bertajuk Tasyakuran atas Penghargaan Parasamya Purna Nugraha yang digelar Pemkab Bantul di Parasamya, Kompleks Kantor Bupati Bantul itu tak ubahnya sebagai aksi tandingan saja.

Seperti diketahui, Aksi 284 memang sengaja digelar AMPB sebagai bentuk protes mereka atas melesetnya janji-janji politik Bupati Bantul Suharsono terhadap para relawan. Tak hanya itu, pihaknya pun mendatangkan massa yang jumlahnya diklaim mencapai 3.000 orang untuk mendukung aksi protes itu. “Banyak sekali janji-janji Bupati yang tak sesuai dengan yang diucapkan saat kampanye lalu. Kalau dikatakan Bupati Bantul membawa iklim perubahan, perubahan macam apa,” tegasnya.

Kandar menjelaskan, digelarnya aksi tandingan oleh Pemkab Bantul tersebut menjadi alasan jumlah massa yang hadir dalam aksi tersebut meleset dari yang ditargetkannya. Pasalnya, dalam acara yang digelar Pemkab Bantul tersebut, pihak-pihak Camat dan Lurah diwajibkan untuk hadir. “Padahal format acara itu kan tasyakuran. Mana ada tasyakuran diwajibkan,” tambah Kandar.

Tak hanya merasa tertandingi saja, Kandar pun mengaku, anggotanya banyak mendapatkan teror dan intimidasi dari sejumlah oknum. Diakuinya, banyak Kepala Dukuh yang melarang warganya untuk hadir dalam aksi tersebut. “Katanya, aksi ini adalah bentuk makar terhadap pemerintah Bantul,” akunya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Bantul yang menerima lembar petisi dari para demonstran, memberikan apresiasi terhadap langkah AMPB dalam memberikan kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, pemerintah yang baik merupakan pemerintahan yang tidak bebas kritik. “Intinya, kami, dari anggota dewan, ada di pihak warga untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” tegasnya.

Kedok pengajian

Meski begitu, bukan berarti aksi tersebut tanpa cacat. Dari penelusuran Harian Jogja, beberapa massa yang hadir justru mengaku tak mengetahui adanya rencana demonstrasi. Salah satu warga Bambanglipuro yang enggan disebutkan namanya mengaku, kehadirannya di DPRD Bantul tersebut atas dasar undangan pengajian. “Bukan demonstrasi. Kalau demonstrasi, saya jelas tidak mau ikut. Katanya sih pengajian,” katanya.

Sejak awal kedatangannya, ia sebenarnya sudah menaruh curiga dengan adanya pembacaan petisi dari pihak penyelenggara. Namun, atas perintah koordinator majelisnya, ia pun urung pergi.