Advertisement
Meski Dibubarkan, HTI DIY Tetap Berdakwah
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DIY kritik sistem demokrasi dan kapitalisme Indonesia. (JIBI/Harian Jogja - Ujang Hasanudin)
Advertisement
Pemerintah memutuskan akan membubarkan HTI
Harianjogja.com, JOGJA -Dewan Pimpinan Daerah (DPD) http://m.harianjogja.com/?p=815388">Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DIY menyayangkan keputusan pemerintah yang membubarkan HTI secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang.
Advertisement
“HTI hampir 25 tahun selama ini tak pernah ada masalah, baru tahun ini saja, ujug-ujug ada seperti itu [pembubaran]. Selama ini kegiatan HTI tidak pernah merusak apa pun, membakar, membikin macet, dan anarkis,” kata Juru Bicara DPD HTI DIY, Yusuf Mustaqim, saat dihubungi Selasa (9/4/2017).
Yusuf menilai dorongan pembubaran terhadap HTI bagian dari tantangan perjuangan dalam berdakwah. Pihaknya pun tidak akan berhenti dalam berdakwah, “Dakwah akan tetap dilakukan baik lewat tulisan dan forum-forum,” Kata dia.
Ia juga menampik HTI disebut anti pancasila. Dia bahkan meminta untuk menunjukan sila berapa yang dilanggar ormas Islam global tersebut. Selama ini, Yusuf mengaku berjuang untuk Islam.
Ia balik menuding reaksi pemerintah untuk membubarkan HTI tidak lepas dari sekenario global atau setelah perwakilan dari Amerika Serikat berkunjung ke Indonesia, beberapa waktu lalu.
Pemerintah memutuskan akan membubarkan HTI. Namun pembubaran HTI tidak sewenang-wenang melainkan akan ditempuh melalui http://m.harianjogja.com/?p=815406">jalur pengadilan. Alasan pembubaran ini yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, karena kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Sebelumnya dorongan pembubaran HTI juga disuarakan oleh beberapa ormas Islam lainnya. Bahkan acara Forum Khilafah di DIY awal Maret lalu batal karena karena adanya penolakan. HTI dinilai anti-Pancasila karena mengusung khilafah dalam dakwahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Uji Coba Lantip di Jogja, Roda Empat Paling Sering Langgar Batas Kecepatan
Anggota Polsek Imogiri Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Beruntun di Banguntapan Bantul
Hingga Mei 2025, Pemerintah Salurkan Duit Ratusan Miliar Bantuan Sosial di DIY
Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement
DPRD DIY Apresiasi Realisasi APBD 2024, Dorong Optimalisasi Aset untuk Tambah PAD
Bamuskal hingga Panewu Akan Dilibatkan Tahapan Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah di Bantul
Sempat Alami Darurat Sampah, Kampung Suryoputran Jogja Sukses Olah Sampah Nyaris 1 Ton Per Bulan
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Petani di Bantul Kesulitan Produksi Garam, Ini Penyebabnya
Gempa Bumi Magnitudo 2-2,7 Guncang Wilayah Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada Kamis Pagi Ini
DPAD DIY Gelar Festival Literasi Jogja 2025, Cek Tanggalnya di Sini
Pemkab Kulonprogo Lelang Jabatan Kepala Kesbangpol dan BPBD, Sekda: Penentu Akhir di Tangan Bupati
Koalisi Jogo Banyu Yogyakarta Dorong Diversifikasi Ekonomi Penambang Rakyat
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Kemenhub: 31 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Berhasil Diselamatkan
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
- Mbah Tupon Jadi Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat Ingin Duduk Bersama Selesaikan Perbuatan Melawan Hukum
- Kasus Sengatan Ubur-ubur di Pantai Selatan Bantul Terus Bertambah, Korban Paling Banyak Anak-anak
- Kepala Sekolah Rakyat DIY dari Bantul dan Kulonprogo, Formasi Guru Menyusul
- Pedagang Eks TKP ABA Keluhkan Pengunjung Sepi, Wali Kota Jogja Bakal Gelar Sejumlah Event
Advertisement
Advertisement
