Advertisement
Meski Dibubarkan, HTI DIY Tetap Berdakwah
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DIY kritik sistem demokrasi dan kapitalisme Indonesia. (JIBI/Harian Jogja - Ujang Hasanudin)
Advertisement
Pemerintah memutuskan akan membubarkan HTI
Harianjogja.com, JOGJA -Dewan Pimpinan Daerah (DPD) http://m.harianjogja.com/?p=815388">Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DIY menyayangkan keputusan pemerintah yang membubarkan HTI secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang.
Advertisement
“HTI hampir 25 tahun selama ini tak pernah ada masalah, baru tahun ini saja, ujug-ujug ada seperti itu [pembubaran]. Selama ini kegiatan HTI tidak pernah merusak apa pun, membakar, membikin macet, dan anarkis,” kata Juru Bicara DPD HTI DIY, Yusuf Mustaqim, saat dihubungi Selasa (9/4/2017).
Yusuf menilai dorongan pembubaran terhadap HTI bagian dari tantangan perjuangan dalam berdakwah. Pihaknya pun tidak akan berhenti dalam berdakwah, “Dakwah akan tetap dilakukan baik lewat tulisan dan forum-forum,” Kata dia.
Ia juga menampik HTI disebut anti pancasila. Dia bahkan meminta untuk menunjukan sila berapa yang dilanggar ormas Islam global tersebut. Selama ini, Yusuf mengaku berjuang untuk Islam.
Ia balik menuding reaksi pemerintah untuk membubarkan HTI tidak lepas dari sekenario global atau setelah perwakilan dari Amerika Serikat berkunjung ke Indonesia, beberapa waktu lalu.
Pemerintah memutuskan akan membubarkan HTI. Namun pembubaran HTI tidak sewenang-wenang melainkan akan ditempuh melalui http://m.harianjogja.com/?p=815406">jalur pengadilan. Alasan pembubaran ini yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, karena kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Sebelumnya dorongan pembubaran HTI juga disuarakan oleh beberapa ormas Islam lainnya. Bahkan acara Forum Khilafah di DIY awal Maret lalu batal karena karena adanya penolakan. HTI dinilai anti-Pancasila karena mengusung khilafah dalam dakwahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tabrakan Mobilio vs Fortuner di Jalan Nasional di Gunungkidul, Seluruh Penumpang Dilarikan ke Rumah Sakit
Program Rumat Sampah Dari Rumah Mampu Atasi Masalah Sampah di Purwokinanti Jogja
Pemulangan Jenazah Mahasiswa KKN-PPM UGM Korban Kapal Tenggelam Menunggu Pihak Keluarga
Jemaah Haji 2025 Asal Sleman: Kloter 65 SOC Pertama Datang di Bumi Sembada
Advertisement
Gratis! Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Resmi Dibuka Mulai Hari Ini 2 Juli 2025, Waktu Tempuh Hanya 10 Menit
Keputusan MK Pemilu dan Pilkada Dipisah, Ini Respons KPU Sleman
NPC Kulonprogo Targetkan 25 Medali di Peparda 2025, Jumlah Atlet Meningkat Efek Qonitah
Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, PDIP Kota Jogja Soroti Substansi Demokrasi
Advertisement
Pendaftaran Jalur Domisili Wilayah untuk SPMB SMP di Bantul Diklaim Berjalan Lancar
Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Cegah Kawasan Kumuh, DPUPKP Bantul Terapkan WebGIS di Tiga Kapanewon Wilayah Pantai Selatan
Jadwal DAMRI Semarang Jogja PP
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Kelurahan Kadipaten Jogja Gencarkan Penggunaan Biopori Demi Kurangi Sampah Organik
- Pelajar Jogja Isi Liburan Sekolah dengan Lestarikan Budaya Jawa, Belajar Geguritan hingga Aksara Jawa
- Puluhan Warga Gunungkidul Ingin Bekerja di Luar Negeri, Taiwan Jadi Tujuan Favorit
- 22 Orang Tersengat Ubur-Ubur di Pantai Selatan, Wisatawan Diminta Waspada
- Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
Advertisement
Advertisement
