Infrastruktur SKPD Didorong Ramah terhadap Perempuan dan Anak

Harian Jogja/Gigih M. HanafiAnak-anak bermain bersama pengasuhnya di tempat penitipan anak insan mulia di Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman, Kamis (9 - 1). Penitipan anak menjadi salah satu solusi bagi orangtua yang bekerja untuk mengasuh anak mereka. Sarana, fasilitas,dan program yang lengkap diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan anak mengeksplorasi dirinya terutama pada satu tahun pertama kehidupannya.
10 Mei 2017 23:19 WIB Sunartono Jogja Share :

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY memberikan pendampingan terhadap 40 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DIY

Harianjogja.com, JOGJA - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY memberikan pendampingan terhadap 40 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DIY agar dalam perencanaan hingga evaluasi program mengedepankan ramah terhadap perempuan dan anak.

Sekretaris BPPM DIY Carolina Radiastuty menjelaskan, saat ini pihaknya memberikan pendampingan terhadap 41 SKPD dalam kaitan perencanaan hingga evaluasi program dengan memperhatian perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya.

"Saat ini harus berpikir secara holistik, kami dampingi 41 SKPD agar bagaimana dari perencanaan sarana prasarana sudah mulai dipikirkan untuk responsif perempuan dan anak," ungkapnya pekan lalu.

Melalui pendampingan tersebut, para SKPD dapat menjalankan semua kegiatan utamanya dalam pengadaan infrastruktur dengan memperhatikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan dana anak.

Ia mengakui, memberikan pemahaman terkait persoalan tersebut memang mudah, namun dalam implementasinya susah dilakukan. Misalnya, saat ini bangunan perkantoran banyak menggunakan tangga, namun ada yang tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas.

"Kami kuatkan lagi dengan pembinaan responsif gender terhadap setiap organisasi pemerintah SKPD yang ada di DIY. Kami berharap sejak perencanaan monitoring evaluasi lebih responsif masalah perempuan, anak, lansia dan kelompok rentan lainnya, sehingga terakomodasi dalam setiap perencanaan SKPD," ungkapnya.

Akantetapi, ada beberapa SKPD yang sudah respons terhadap kelompok rentan. Salahsatunya dengan menyediakan tempat penitipan anak (TPA) di area kantor.