Penyebab Jalan Timoho Jogja Lebih Populer daripada Ipda Tut Harsono
Nama resmi Jalan Ipda Tut Harsono sudah berlaku, tetapi warga Jogja tetap akrab menyebutnya Jalan Timoho. Ini alasan di balik fenomenanya.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat beraudiensi dengan warga binaan penerima program Desaku Menanti di Dusun Doga, Nglanggeran, Patuk, Minggu (1/11/2015). (Harian Jogja/David Kurniawan)
Desaku Menanti, kampung para gepeng tetap dipersiapkan
Harianjogja.com, JOGJA -- Pemda DIY melalui Dinas Sosial tengah menyiapkan lahan pengganti rumah bagi gelandangan pengemis (gepeng) yang sebelumnya dibangun di Dusun Doga, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul. Perumahan tipe 45 untuk gepeng yang kini mangkrak itu akan dimanfaatkan sebagai balai diklat.
Kepala Dinas Sosial DIY Untung Sukaryadi menjelaskan, pihaknya tidak tinggal diam, meski rumah yang disiapkan di Nglanggeran batal dimanfaatkan karena faktor rawan longsor. Saat ini tengah mencari beberapa alternatif di beberapa tempat sebagai pengganti agar para gepeng dan keluarganya ini dapat memiliki tempat tinggal. Salahsatu tempat yang bidik oleh Untung ada komplek bangunan di DIY yang menurutnya sangat cocok sebagai pengganti. Namun, ia merahasiakan lokasinya karena dikhawatirkan sudah menimbulkan dampak sosial bagi warga yang tidak setuju.
"Ada beberapa alternatif, jumlahnya sama, cukup untuk mereka. Masalah senang dan tidak sennag kan nanti, yang jelas kami siapkan secara manusiawi. Kami sudah ada bangunannya," ungkapnya, Selasa (16/5/2017).
Sebelumnya Kementerian Sosial RI menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk membangun perumahan bagi gepeng di Nglanggeran tersebut melalui program desaku menanti. Namun karena dinilai rawan longsor, rumah tersebut batal dihuni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Nama resmi Jalan Ipda Tut Harsono sudah berlaku, tetapi warga Jogja tetap akrab menyebutnya Jalan Timoho. Ini alasan di balik fenomenanya.
Danantara membuka pendaftaran Lenders Panel untuk pembiayaan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 28 Juli 2026.
Dinsos Bantul memperkuat pengawasan dan pembinaan anak jalanan untuk mencegah eksploitasi anak di sejumlah titik rawan.
Pemerintah menyiapkan akses tol untuk Kawasan Industri Kendaraan Nasional di Subang guna mendukung manufaktur kendaraan listrik nasional.
BI dan pemerintah memperkuat GPIPS untuk mengendalikan inflasi pangan dan mengantisipasi dampak El Nino di berbagai wilayah Indonesia.
PGRI menyampaikan persoalan kekurangan guru di DIY hingga pengangkatan guru honorer saat audiensi dengan Wakil Gubernur DIY.