Mayoritas Komite Sekolah di Gunungkidul Langgar Aturan

Irwan A Syambudi

Minggu, 22 Oktober 2017 - 06:20 WIB

Bhekti Suryani

Mayoritas Komite Sekolah di Gunungkidul Langgar Aturan

Para siswa MTsN Mlinjon Filial Srebegan di Kecamatan Ceper, Klaten belajar di ruang kelas yang masih tembok bata dan atap yang belum tertutup langit-langit. Pembangunan ruang kelas tersebut merupakan swadaya dari para guru dan komite karena kurangnya perhatian dari pemerintah. Foto diambil, Senin (2/12/2013). (Ayu Abriyani KP/JIBI - Solopos)

80% komite sekolah belum sesuai aturan.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-- Dewan Pendidikan Kabupaten Gunungkidul menyoroti peran komite sekolah yang dinilai belum optimal dalam peningkatan mutu pendidikan. Banyak diantara komite sekolah yang dibentuk belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Andang Suhartanto mengatakan, banyak diantara komite sekolah di Gunungkidul yang belum patuh pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah. Salah satu yang banyak belum dapat dipenuhi adalah aturan mengenai syarat keanggotaan komite sekolah.

Berdasarkan aturan, komposisi komite sekolah adalah 50% berasal dari orang tua murid yang masih aktif, 30% dari tokoh masyarakat, 20% pakar pendidikan. Namun yang terjadi banyak diantaranya tidak sesuai dengan aturan tersebut.

“Ketua komite sekolah itu diprioritaskan orang tua murid yang masih aktif. Tapi di Gunungkidul tidak terjadi seperti itu. Banyak komite sekolah tingkat SD misalnya adalah diisii orang-orang yang sudah sepuh. Kan tidak mungkin jika mereka punya anak yang masih SD,” kata dia, Selasa (17/10/2017) lalu.

Kondisi tersebut hampir terjadi di seluruh sekolah di Gunungkidul. Belum banyak sekolah yang dapat memenuhi aturan terkait dengan pembentukkan komite sekolah. “Banyak sekali yang belum sesuai aturan, ada sekitar 80% sekolah,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul, Bahron Rosyid mengakui jika memang masih banyak komite sekolah yang dibentuk tidak sesuai dengan aturan. Namun demikian, saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi ke setiap sekolah mengenai aturan Permendikbud Nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah.

“Memang masih ada sekolah yang belum memenuhi aturan itu [Permendikbud) Nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah]. Tapi kedepan aturan itu akan dilaksanakan di semua sekolah. Misalnya dalam aturan itu nanti pejabat dinas mulai camat, bupati atau pejabat tinggi lainnya tidak boleh jadi anggota komite sekolah,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News