Gara-Gara E-KTP, Pencairan KUR Terhambat

Administrasi kependudukan jadi salah satu kendala pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Harianjogja.com, BANTUL--Administrasi kependudukan jadi salah satu kendala pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Kabupaten Bantul. Pasalnya pelaku UMKM yang ingin mengakses KUR harus memiliki KTP elektronik atau yang biasa disebut E-KTP, meski mempunyai Surat Keterangan (Suket).

Hal tersebut disampaikan oleh Manager Retail PT Bank Bukopin Cabang Yogyakarta, Muhammad Nasyaruddin saat ditemui selepas penandatanganan MoU dengan Pemkab Bantul, Kamis (9/11/2017).

Padahal, kata Nasyaruddin, nasabah KUR kebanyakan berasal dari pedesaan yang kurang perhatian terhadap administrasi kependudukan. "Nah ini jadi ganjalan penyaluran KUR," ucapnya.

Sehingga menurutnya, hingga minggu kedua November ini, dari target Rp300 milyar dana KUR yang disalurkan oleh Bank Bukopin, baru terserap sekitar Rp180 milyar saja. Atau sekitar 60%. Ia pun mengakui serapan KUR pada 2017 ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2016 yang lalu.

Kondisi yang sama disampaikan Direktur Kepatuhan BPD DIY, Santosa Rohmad. Menurutnya pengucuran KUR yang difasilitasi Bank BPD DIY hingga kini baru mencapai sekitar Rp185 milyar dari target Rp300 milyar.

Ia menyebut besaran serapan KUR yang mencapai 60% itu hampir sama dengan kondisi perbankan lain di Yogyakarta. Sebab menurutnya, persyaratan penyaluran KUR untuk tahun ini lebih ketat dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya urusan administrasi kependudukan.

Lebih lanjut Rohmad menjelaskan dari Rp185 miliar yang dikucurkan, mayoritas diakses oleh para pedagang pasar dan UMKM terutama di wilayah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

Hal tersebut menurutnya dipicu oleh persyaratan pengajuan KUR bagi pedagang yang cukup mudah yaitu dijaminkan dengan lapak yang dimilikinya. Selain itu, para pedagang juga mulai sadar bahaya berhutang kepada rentenir.

"Tingkat kredit macet KUR juga sangat rendah karena bunga yang diberikan cukup ringan yaitu 9% setiap tahunnya," ujarnya.

Rohmad menambahkan besaran pengucuran KUR yang dilayani BPD DIY meningkat dari tahun ke tahun. Dari Rp50 miliar pada 2015, meningkat menjadi Rp80 milyar di 2016 yang terserap Rp70 miliar.

Sedangkan pada 2017 ini mencapai Rp300 miliar dan sudah tersalurkan Rp185 miliar. "Hingga akhir tahun rata-rata dana KUR yang terserap diatas 80%," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.