Kemenhut Pastikan Penanganan Kebakaran TNBTS Berjalan Terpadu
“Untuk pemadaman sekarang, ada tiga helikopter yang sudah beroperasi untuk pemadaman titik api, terutama di kelerengan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan,"
dokumen
Usai dilantik, dirinya langsung ditempatkan di Komisi B
Harianjogja.com, JOGJA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja kehadiran anggota baru, yakni Zulnasri. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menggantikan rekan separtainya Estri Utami karena dianggap tidak memenuhi target perolehan suara dalam pileg 2014 lalu.
Zulnasri langsung dilantik dalam Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW), Selasa (28/11/2017). Usai dilantik, dirinya langsung ditempatkan di Komisi B. Ketua Fraksi PAN Rifki Listianto mengatakan, pergantian tersebut hal biasa dan sudah menjadi komitmen semua kader PAN.
Menurut dia, partainya sudah memberlakukan aturan calon petahana harus memperoleh suara minimal 35% dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di daerah pemilihannya masing-masing. Sementara, calon baru sebanyak 25%. Baik Zulnasri maupun Estri tidak memenuhi syarat, namun Estri terpilih di dapilnya. "PAW dilakukan tengah periode agar masing-masing dapat mengemban amanah sebagai anggota dewan," ujar Rifki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
“Untuk pemadaman sekarang, ada tiga helikopter yang sudah beroperasi untuk pemadaman titik api, terutama di kelerengan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan,"
Dispar Kulonprogo mempertemukan 30 pengelola desa wisata dengan 30 buyer Jateng-DIY melalui business matching paket wisata.
Gaji manajer Kopdes belum ditetapkan. Berikut gambaran penghasilan berdasarkan UMP 2026 setelah Suahasil Nazara menjadi Menkeu.
DPRD Kota Jogja mendorong evaluasi tata kelola Alkid setelah video dugaan pungutan liar dan intimidasi beredar di media sosial.
KPK menggeledah rumah Dirjen ATR/BPN Lampri di Bekasi terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Menaker Yassierli menyebut formula UMP dan UMK 2027 masih menunggu RUU Pelindungan Ketenagakerjaan rampung.