Indonesia Mestinya Gunakan MPI untuk Mengukur Kemiskinan dan Gini Ratio

Anggota Dewan Parampara Praja DIY, Profesor Edy Suandi Hamid menyatakan Badan Pusat Statistik sebaiknya menggunakan ukuran Multidimensional Poverty Index (MPI) dalam mengukur kemiskinan dan gini ratio

Harianjogja.com, JOGJA-Anggota Dewan Parampara Praja DIY, Profesor Edy Suandi Hamid menyatakan Badan Pusat Statistik sebaiknya menggunakan ukuran Multidimensional Poverty Index (MPI) dalam mengukur kemiskinan dan gini ratio, alih-alih memakai perhitungan moneter, karena cara yang disebutkan pertama dinilai lebih komprehensif.

Menurutnya, perhitungan kemiskinan oleh BPS selama ini hanya menggunakan ukuran moneter. Di mana takaran yang dipakai adalah jumlah konsumsi sebesar 2.100 kalori per hari. Untuk kemudian dimoneterkan.

Jika menggunakan skema ini, DIY menurutnya berada di posisi keempat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak se-Indonesia. Bahkan, gini ratio DIY menduduki posisi puncak dengan angka 0,440.

Namun jika skema MPI yang dipakai, lanjutnya, DIY punya posisi yang jauh lebih baik dari itu. Sebab, dalam MPI indikator yang dipakai lebih beragam, yakni pendidikan, kesehatan, angka harapan hidup dan lain sebagainya.

"Indeks Kebahagian dan Indeks Human Development DIY cukup baik. Menurut saya ini [gini ratio tertinggi] jangan sampai membuat kita terlalu panik dan gusar seolah-olah ada sesuatu yang membahayakan di DIY ini. Saya kira kedepan Indonesia harus memakai ukuran MPI," ucap Edy di Kompleks Kepatihan, Jumat (5/1/2017).

Saat ditanya alasan kenapa Indonesia belum menerapkan MPI, ia menduga pemerintah punya pertimbangan tertentu dalam keputusannya tetap menggunakan ukuran moneter. Namun, Edi tidak merinci lebih jauh pertimbangan-pertimbangan yang ia utarakan.

Meski demikian, Mantan Rektor Universitas Islam Indonesia ini menyatakan di Indonesia dan di DIY simulasi penggunaan MPI sudah mulai dilakukan. "Hasilnya DIY cukup baik, tapi saya enggak hafal angkanya berapa," tambahnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, skema MPI sudah mulai dikenalkan oleh PBB kepada negara-negara di seluruh dunia. Edy menyatakan, meskipun skema ini lebih komprehensif, tapi pemerintah tetap harus menyesuaikan.

"Karena ukuran global belum tentu cocok dengan kondisi yang berkembang di Indonesia. Bahkan, ukuran nasional saja belum tentu pas untuk seluruh wilayah Nusantara," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News