Pemkab Sleman Alokasikan 30% ABPD 2018 untuk Pendidikan

15 Januari 2018 09:55 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Pemkab Sleman mengklaim sangat memperhatikan kemajuan pendidikan

Harianjogja.com, SLEMAN-Anggaran Pendidikan di Sleman mencapai 30% sementara bidang Kesehatan 10,13% dari seluruh APBD 2018. Pemkab Sleman mengklaim sangat memperhatikan kemajuan pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayahnya.

Dari Rp2,6 triliun APBD Sleman yang disahkan, alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar Rp790 miliar atau 30,10%. Alokasi anggaran ini melebihi dari ketentuan minimal 20% dari APBD sesuai UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Sedangkan alokasi anggaran Kesehatan sebesar Rp266 miliar atau 10,13%.

"Pendidikan anggaran terbesar pertama sementara kesehatan terbesar kedua," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Hadro Kiswoyo, pekan lalu.

Rincian penggunaan anggaran pendidikan tersebut untuk dana BOS (bantuan operasional sekolah) bagi 65.000 siswa SDN, 28.500 siswa SD swasta dan 6.500 siswa madrasah ibtidaiyah. Selain itu, alokasi anggaran pendidikan juga dibagikan untuk BOS SMP meliputi 24.500 siswa SMP negeri, 15.000 siswa SMP swasta dan 9.000 siswa madrasah Tsanawiyah.

Penggunaan anggaran pendidikan juga diberikan untuk tunjangan guru tidak tetap (GTT), guru tetap yayasan (GTY), pegawai tidak tetap yayasan (PTY), Pamong PAUD, tenaga honorer K2 dan PTT PAUD sebanyak 8.289 orang. Tunjangan profesi bagi guru PNS sebanyak 4.126 orang juga termasuk yang dianggarkan.

"Beasiswa untuk siswa miskin SMA/SMK sebanyak 10.342 orang, beasiswa pendidikan dasad dan retrifal bagi 3.300 siswa. Termasuk pembangunan atau rehab sekolah untuk 124 ruang," katanya.

Kepala Bappeda Sleman Kunto Riyadi menambahkan, pada anggaran untuk sektor kesehatan juga meningkat. Alokasinya Rp266 miliar di mana salah satu prioritasnya untuk mendukung pelayanan imunisasi bagi 14.139 bayi, pelayanan imunisasi bagi 12.232 balita, dan imunisasi bagi 15.488 ibu hamil.

"Alokasi dana bidang kesehatan juga untuk premi BPJS Kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan miskin sebanyak 108.765 orang," ujarnya.

Ada pula alokasi dana kesehatan bagi perangkat desa, keluarga perangkat desa, tenaga honorer, linmas/hansip, kader sosial, kader posyandu dan kesehatan mandiri dengan jumlah sasaran 21.421 jiwa. "Alokasi anggaran juga untuk mendukung sarana prasarana Puskesmas dan jaringannya sebesar Rp7,7 miliar dan layanan dasar kesehatan masyarakat di RSUD Rp104 miliar," jelasnya.

Untuk program pengentasan kemiskinan dijabarkan untuk bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 585 unit serta program bantuan langsung nontunai bagi 66.534 penerima manfaat di 17 kecamatan. Pemkab menganggarkan alokasi Rp6,27 miliar untuk pengangguran.

Jumlah keluarga miskin tahun lalu berdasarkan Surat Keputusan Bupati 36.1/Kep.KDH/A/2017 tentang keluarga miskin dan rentan miskin sebanyak 38.873 KK atau 10,60%. Jumlah tersebut turun dibandingkan tahun 2016 sebanyak 19,69% atau 37.284 KK dan 43.798 kk atau 11,85% pada 2015.

"Angka kemiskinan tidak bisa nol persen. Perkembangannya dinamis, tetapi kami menargetkan setidaknya kemiskinan bisa turun menjadi 4-5% pada 2021 mendatang," katanya.