Ini Makna Visi Gubernur DIY soal Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

01 Februari 2018 13:40 WIB I Ketut Sawitra Mustika Jogja Share :

Gubernur paparkan visi misi DIY lima tahun ke depan.

Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah DIY menggelar  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2017-2022 di Hotel Grand Inna Malioboro, Rabu (31/1/2018).

Pemda DIY memaparkan sejumlah sektor yang menjadi fokus pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dia antaranya meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia, memperbaiki derajat ekonomi masyarakat, menurunkan kesenjangan ekonomi antar wilayah dan membuat capaian sasaran keistimewaan.

Pada acara ini Gubernur DIY  Sri Sultan HB X dalam sambutannya menyatakan visi RPJMD tahun 2017-2022 adalah Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Visi ini berangkat dari visi dan misi yang sudah ia sampaikan pada Sidang Paripurna DPRD DIY, beberapa waktu lalu.

Kemulian dalam visi Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia (Misi Lima Tahun Gubernur), yakni terpenuhinya kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat yang berkeadilan, terwujudnya kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan, serta pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.

“Saya berharap kepada seluruh perangkat daerah dapat menjabarkan visi dan misi Gubernur dengan sebaik-baiknya ke dalam program dan kegiatan yang terukur dan terarah serta mampu menjawab isu-isu pembangunan yang kita hadapi saat ini,” ucap Gubernur, Rabu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, DIY saat ini posisinya sudah take off, tinggal bagaimana mendorongnya agar menjadi lebih baik lagi. Untuk DIY, ia mengatakan utamanya yang harus dilakukan adalah optimalisasi potensi daerah, keanekaragaman daerah dan penyesuaian alokasi antara pembangunan Pusat dengan daerah.
Ia mengungkapkan, arahan Presiden Joko Widodo sudah cukup jelas, yakni bagaimana membangun hubungan tata kelola pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah, agar semakin efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat (tujuan) otonomi daerah.

“Dalam konteks ini, saya kira DIY dan kabupaten serta kotanya punya kelebihan masing-masing dari inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Ke depan harus dibangun konektivitas dengan daerah sekitarnya, seperti Klaten dan lain-lain,” ujarnya.