Advertisement
Perda Izin Reklame di Sleman Harus Direvisi
Advertisement
Satpol PP Sleman mendorong revisi perda
Harianjogja.com, SLEMAN-Penanganan reklame di Sleman terkendala banyak faktor. Peraturan daerah (perda) yang mengatur pun dinilai sudah usang sehingga harus direvisi.
Advertisement
Kepala Satpol PP Sleman Hery Sutopo mengatakan, dari sisi regulasi, penyelengaraan papan reklame diatur dalam Perda No.14/2003 tentang Izin Reklame dan Perbup No. 53/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pihaknya mendorong agar Perda tersebut direvisi. Sebab usia Perda tersebut 14 tahun dan dinilai tidak kontekstual dengan kebutuhan saat ini. Sesuai perda pasal satu menyebutkan tempat pemasangan reklame, yaitu tiap ruang milik pemerintah.
Praktek pemasangan reklame yang tidak pada tempatnya, masuk kategori tidak berizin. Meski ada kewajiban itu namun di lapangan masih dijumpai banyak reklame yang tidak sesuai Perda. "Misalnya lagi, tidak ada stiker atau tanda jika reklame yang dipasang memiliki izin. Itulah salah satu materi yang harus dimasukkan dalam revisi Perda, " kata Hery kepada Harianjogja.com di kantornya, Selasa (6/2/2018).
http://m.harianjogja.com/?p=892249">Baca juga : Penanganan Reklame di Sleman Rumit
Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan BKAD Sleman Wahyu Wibowo mengakui, banyak reklame yang dipasang tanpa izin. Meski begitu pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya. Sebab kewenangan tersebut berada di ranah DPUP dan DPMPPT dengan eksekutor Satpol PP.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Sleman Triana Wahyuningsih mengatakan, selama 2017 lalu terdapat 132 permohonan izin reklame yang masuk ke DPMPPT. Jumlah tersebut hanya sedikit dari ribuan reklame yang berdiri liar di wilayah Sleman.
"Dari jumlah permohonan yang masuk hanya 59 yang mengantongi izin. Lainnya, 73 permohonan kami tolak karena tidak sesuai peruntukannya," kata Nana kepada Harianjogja.com.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cegah Mafia Tanah, Kantor Pertanahan Jogja Dorong Masyarakat Punya Sertifikat Tanah Elektronik
Pendaftaran Bacalon Ditutup Kemarin, 4 Orang Ambil Formulir di DPC PDIP Bantul
Pj Walikota Jogja Singgih Raharjo Maju Pilkada, Begini Respons Pemda DIY
Alasan Gerindra Bantul Belum Buka Pendaftaran Penjaringan Pilkada
Advertisement
Muncul Wacana Pilihan Lurah di Gunungkidul Tahun Depan Digelar Dua Kali
DPD PAN Gunungkidul Sebut Partainya Solid, Tepis Isu Penolakan
Pegagan Berpotensi Memperbaiki Daya Ingat, Guru Besar UGM: Meningkatkan Dopamin
Poster Ancaman Siksa Kubur bagi Pembuang Sampah Sembarangan Dikritik Walhi, Jadi Bentuk Lepas Tanggung Jawab
Stok Darah dan Jadwal Donor Darah di Wilayah DIY Jumat 26 April 2024
Advertisement
AHY Menegaskan Tidak Akan Ada Lagi Asal Menggusur di IKN
Hendak Mengambil Ponsel, Warga Sleman Malah Kecemplung Sumur
Punya Inovasi 5 Klaster, Rejowinangun Masuk Lima Besar Kelurahan Terbaik Se-Kota Jogja
Pemilihan Lurah PAW Tirtonirmolo Digelar Juni 2024
Pengembangan Pertanian di Bantul tak Diimbangi dengan Pengadaan Traktor yang Memadai
Advertisement
Tumbuhkan Semangat Kewirausahaan, Puluhan Pemuda di Gunungkidul Dilatih Jadi Barista
Berita Pilihan
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Ramai Aksi Lempar Sampah ke Truk, Pemkot Jogja Sebut Kesadaran Warga untuk Buang Sampah Tinggi
- Kebutuhan Internet di Tiga Sektor Ini Terbesar di DIY
- Progres TPS 3R Karangmiri Mengalami Perlambatan, Pengolahan Sampah Pemkot Jogja Bertumpu pada Nitikan
- Mengalami Era Baru Koneksi Internet dengan Izzi Life dari Life Media
- Digugat Vendor Snack Pelantikan KPPS yang Sempat Viral, Ini Tanggapan KPU Sleman
Advertisement
Advertisement
