195 Pendamping Diminta Ikut Entaskan Kemiskinan Sleman

17 Februari 2018 10:20 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Program PKH dilahirkan untuk menurunkan dan memutus rantai kemiskinan

Harianjogja.com, SLEMAN-Dinas Sosial Kabupaten Sleman mengadakan acara Pembekalan dan Pengarahan Bupati kepada Sumber daya Masyarakat (SDM) Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) yang diadakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Kamis (15/2/2018). Tahun ini, puluhan ribu penerima program keluarga harapan (PKH) di Sleman mendapatkan 195 pendamping PKH.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Sri Murni Rahayu menjelaskan, program PKH dilahirkan untuk menurunkan dan memutus rantai kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. "Mulai kebutuhan kesehatan hingga pendidikan. Tujuannya agar lahir generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan sejahtera," katanya di sela-sela pembekalan 195 pendamping PKH, Kamis (15/2/2018).

Tahun 2018 ini, Dinsos Sleman menerima sebanyak 195 orang sebagai pelaksana dan pendamping PKH. Mereka direkrut sejak Oktober 2017 oleh Kementrian Sosial RI. Ke 195 orang pelaksana dan pendamping PKH tersebut memiliki tugas dan kewenangan berbeda. "Ada satu orang yang menjadi koordinator kabupaten, tiga orang supervisor, sembilan orang operator, dan 182 pendamping sosial," jelas Murni.

Meski memiliki rincan tugas berbeda, tetapi baik pendamping sosial, operator, maupun supervisor memiliki tugas yang sama untuk melakukan sosialisasi, verifikasi kewajiban peserta PKH, validasi dan pemutakhiran kepesertaan. Mereka juga melakukan pendampingan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta melakukan advokasi terkait program komplementer lainnya.

"Dengan begitu mereka juga memiliki peran untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Sebab PKH fokus pada penangan fakir miskin. Baik kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu program," katanya.

Dia berharap, para pendamping dapat bekerja secara optimal di lokasi penempatan masing-masing untuk mendampingi rakyat miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan pendidikan. Pendamping PKH juga diminta untuk dapat belajar menerapkan pengalamannya dalam kehidupan keluarga masing-masing.

"Salah satu cara untuk mengurai simpul-simpul kemiskinan adalah pendamping sosial ini. Mereka merupakan bagian dari penggerak untuk mendampingi PKH," katanya.

Terpisah, Koordinator Pendamping PKH Sleman Erni Setyawati mengatakan, para pendamping akan mengoptimalkan program pendampingan PKH. Mengingat tahun kemarin sebelum ada tambahan pendamping, jumlah dampingan masih jauh dari ideal. "Tahun ini akan kami optimalkan. Jumlah standar seharusnya 300 hingga 1.000 pendamping," katanya.

Beberapa strategi yang akan dilakukan pelaksana PKH adalah dengan meningkatkan jejaring dan koordinasi dengan sejumlah pihak. Sinergi tersebut dilakukan agar tujuan utama PKH untuk mengentaskan kemiskinan cepat tercapai. Pihaknya juga akan memfasilitasi penerima PKH agar lebih tertib administrasi. "Kami akan memberikan bekal kepada pendamping untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan para pendamping," jelasnya.

Sekadar diketahui, tahun ini sebanyak 66.543 KPM PKH di wilayah Sleman menerima program BPNT. Jumlah tersebut merupakan hasil integrasi jumlah penerima PKH dan Rastra. Untuk wilayah Sleman, jumlah penerima BPNT sebanyak 66.534 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal itu berdasarkan SK Menteri Sosial No.140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BPNT 2018. Total nilai bantuan setahun adalah Rp87,8 miliar.