Advertisement
Parampara Praja DIY Bahas Ketimpangan Ekonomi dan Radikalisme di Bantul
Advertisement
Parampara Praja mengunjungi Pemkab Bantul.
Harianjogja.com, BANTUL--Dewan Pertimbangan Gubernur DIY atau disebut dengan Parampara Praja berkunjung ke Pemkab Bantul pada Jumat (23/2/2018).
Advertisement
Kunjungan dilakukan terkait dengan implementasi UU Keistimewaan DIY di Bantul. Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Mahfud MD selaku Ketua Parampara Praja DIY ini diterima langsung Bupati Bantul, Suharsono. Ia mengatakan kunjungan ini dilakukan untuk menghimpun masukan sebagai bagian dari tugas Parampara Praja untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X. "Kaitannya dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan di DIY," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Jumat.
Pertemuan tersebut membahas antara lain permasalahan, hambatan, kesulitan dan program unggulan yang akan dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Bantul. Selain itu, diskusi juga mengarah pada penanganan intoleransi dan radikalisme yang terjadi di Bantul.
Sementara itu, Suharsono mengatakan Bantul telah masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan penilaian dari Kementrian PAN dan RB dalam hal akuntabilitas kinerja pada 2017. Hal ini menjadi langka yang penting untuk melanjutkan pembangunan di Bantul. "Khususnya yang benar-benar sesuai sejarah, akar budaya, dan aspirasi rakyat," kata Suharsono. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Presiden Prabowo dan Pangeran MBS Serukan Global Lakukan Aksi Nyata untuk Perdamaian Dunia
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Resmi Dibuka, Jasamarga Pastikan Telah Mengantongi Sertifikat Laik Operasi
- Lowongan Kerja PMI DIY: Ini Formasi dan Syarat Pendaftarannya
- Kemarau Basah Bikin Jasa Pengiriman Air di Gunungkidul Sepi Orderan
- Tol Jogja-Solo Ruas Klaten-Prambanan Masih Gratis, PT JMJ Tunggu Keputusan Menteri PU Soal Tarif
- Mbah Tupon Jadi Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat Ingin Duduk Bersama Selesaikan Perbuatan Melawan Hukum
Advertisement
Advertisement