Jadwal SIM Keliling Bantul 7 Juli 2026 di Manding, Kuota Cepat Habis
Jadwal SIM Keliling Bantul Juli 2026 lengkap. Cek lokasi, jam layanan, syarat, dan biaya perpanjangan SIM.
Angkatan kerja di wilayah DIY setiap tahun turun sekitar 20%
Haranjogja.com, SLEMAN- Angkatan kerja di wilayah DIY setiap tahun turun sekitar 20%. Program KB dan calon pekerja yang pilih-pilih diklaim sebagai penyebabnya.
Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (Hillsi) DPD DIY Nurul Imam mengatakan, rata-rata peserta yang mengikuti kurus di LPK di DIY berasal dari luar DIY.
Saat ini untuk satu LPK rata-rata hanya menerima sekitar 60 calon tenaga kerja saja. "Tiap tahun ada penurunan jumlah peserta sekitar 20 persen. Salah satunya disebabkan program KB," katanya kepada Harianjogja.com, Senin (12/3/2018).
Selain suksesnya program KB, kata Imam, keberadaan jurusan vokasi di beberapa perguruan tinggi juga turut menurunkan minat peserta untuk mengikuti pelatihan di LPK.
Begitu juga dengan ketersediaan lapangan kerja di DIY dinilai masih sedikit. Persoalan itu terjadi karena DIY tidak banyak memiliki industri berskala besar. "Makanya agar LPK bertahan dan mendapatkan banyak peserta, kami lebih banyak melakukan promosi ke luar DIY," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jadwal SIM Keliling Bantul Juli 2026 lengkap. Cek lokasi, jam layanan, syarat, dan biaya perpanjangan SIM.
Banggar DPR memproyeksikan defisit APBN 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85% dari PDB, lebih tinggi dari target APBN.
Sepekan TPA Banyuroto menolak sampah organik, DLH Kulonprogo masih menemukan warga yang belum memilah sampah dan membuangnya ke depo pasar.
Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada PM India Narendra Modi atas kontribusinya memperkuat hubungan kedua negara.
Bakom menyebut buku Presiden Solusi menjadi rekap sementara implementasi janji kampanye Presiden Prabowo dan akan terus diperbarui.
Sebanyak 1.500 buruh akan demo di Kemenkeu pada 9 Juli 2026 menuntut pajak pencairan JHT menjadi 0% beserta tiga tuntutan perpajakan lainnya.