Mayoritas UMKM DIY Tak Punya Laporan Keuangan

Terhambatnya akses permodalan bagi UMKM di DIY mayoritas disebabkan karena para pelaku yang belum paham pentingnya menata keuangan

 
Harianjogja.com, JOGJA – Terhambatnya akses permodalan bagi UMKM di DIY mayoritas disebabkan karena para pelaku yang belum paham pentingnya menata keuangan. Di sisi lain, pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan belum maksimal menyentuh seluruh pelaku UMKM terkait pelatihan pembukuan sederhana.

Kepala Dinas UMKM dan Koperasi DIY, Tri Saktiyana, mengatakan berdasarkan pengamatan di lapangan, hampir 98% UMKM belum mengerti menata laporan keuangan dengan baik. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa menghitung laba dengan akurat, sehingga perkembangan skala usaha terhambat.

Selain itu, tidak adanya rekening koran yang rapi membuat mereka tidak bisa mengakses KUR. “Tetapi UMKM yang mengakses KUR hanya 10%, sisanya yang masih berupa startup dibiayai koperasi dan modal sendiri,” kata Tri kepada Harian Jogja, Kamis (22/3/2018).

Upaya Dinas UMKM dan Koperasi DIY dalam meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM terhadap pembukuan pun diakui Tri belum menyentuh semua pelaku. Pasalnya, pembukuan dilakukan hanya dua kali dalam setahun dengan kuota 30 orang sekali pelatihan.

Kurun waktu pelaksanaan pelatihan selama beberapa hari pun, menurut Tri, belum efektif untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM terhadap pembukuan. “Kalau yang kami bina keuangan dan aspek lainnya di Pusat Layanan Umum Terpadu (PLUT) ada sekitar 3000 pelaku UMKM. Masalah keefektifan, mereka harus datang rutin,” kata Tri.

Tri mengatakan pembiayaan UMKM di DIY telah dilakukan dengan dana bergulir. Pada 2017, Dinas UMKM dan Koperasi DIY menyuntikkan dana yang berasal dari APBD sebesar Rp4 Miliar kepada koperasi di DIY. Namun untuk tahun ini dana tersebut sedang kosong. “Sudah banyak yang mengakses dana itu, ratenya cukup murah, 4% per tahun,” kata Tri.

Kepala Bidang UMKM Dinas UMKM dan Koperasi DIY, Agus Mulyono, mengatakan terdapat sekitar 238.000 UMKM di DIY. Dari jumlah tersebut, 60% merupakan usaha mikro dan sekitar 30% merupakan usaha kecil. Sisanya adalah usaha menengah.

Agus mengatakan permasalahan akses permodalan bagi UMKM mayoritas disebabkan karena minimnya kemampuan para pelaku UMKM. “Hal itu disebabkan karena banyak yang memulai bisnis kecil tanpa perencanaan bisnis yang jelas, rata-rata hanya ikut-ikutan,” kata Agus.

Oleh karena itu, merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menanamkan mindset perencanaan bisnis pada pelaku usaha mikro atau kecil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News