Waktu Pencairan BPNT di Bantul Belum Pasti

Harianjogja.com, BANTUL – Sedikitnya 97.472 warga kurang mampu di Bantul akan mendapatkan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang rencananya mulai disalurkan April ini. Namun, proses penyaluran belum bisa dipastikan tepat waktu karena ada beberapa persiapan yang belum terpenuhi.

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Sariyadi mengatakan dari sisi instruksi sudah ada informasi resmi dari Kementerian Sosial tentang penyaluran BPNT mulai April. Bahkan, Kementerian sudah mentransfer anggaran untuk pelaksanaan program BPNT.

“Namun untuk kepastian belum tahu karena masih ada beberapa hal yang belum selesai terkait dengan persiapan dalam penyaluran,” kata Sariyadi saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/4).

Dia menjelaskan untuk kesiapan calon penerima bantuan tidak ada masalah karena kuota keluarga penerima manfaat (KPM) sudah ditentukan sebanyak 97.472 keluarga. Namun kesiapan teknis masih ada kendala. Dikatakan Sariyadi, Pemkab tidak bisa ikut campur karena kewenangan tersebut berada di tangan bank yang ditunjuk Kemensos untuk menyalurkan bantuan.

Beberapa kendala teknis yang belum ada kejelasan di antaranya, permasalahan agen pangan yang masih belum ada kepastian, mulai dari penunjukan agen penyalur hingga penyediaan mesin elektronic data capture (EDC). Selain itu, kartu anjungan tunai mandiri (ATM) yang digunakan menarik bantuan hingga sekarang juga belum dibagikan.

“Jadi masalahnya masih komplek, apalagi untuk sosialisasi pelaksanaan program juga masih kurang,” ujarnya.

Menurut Sariyadi, dengan berbagai persoalan ini, dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyerahkan sepenuhnya pada bank. Namun, dinas siap membantu dalam sosialisasi pelaksanaan program.
“Intinya kami siap mendukung, tetapi untuk berbagai kendala teknis kami serahkan sepenuhnya ke BNI selaku bank yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan,” katanya lagi.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Eddy Susanto menambahkan untuk penyaluran BPNT pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Pusat karena daerah hanya tinggal melaksanakan.

“Kami tunggu informasi resminya, apakah program bisa dijalankan tepat waktu atau akan ditunda lagi,” katanya.

Menurut dia, selama program BPNT belum berjalan, KPM mendapatkan program pengganti berupa bantuan sosial pangan beras sejahtera (rastra). Setiap bulan, warga mendapatkan jatah beras sebanyak 10 kilogram dan diberikan secara gratis.
 
“Ini hanya sementara. Nanti kalau program [BPNT] jalan, KPM akan mendapatkan jatah Rp110.000 per bulan untuk ditukarkan beras dan telor,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.