Ekonomi Membaik, 1.337 Keluarga Bantul Keluar dari Program PKH

Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak 1.337 keluarga di Bantul memilih graduasi mandiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sepanjang 2025 karena kondisi ekonomi yang membaik.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bantul, Sukrisna Dwi Susanto, menyebut pengurangan jumlah penerima bantuan ini menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi sebagian warga. Ia menegaskan, keputusan ribuan keluarga tersebut murni lahir dari kesadaran pribadi, bukan karena evaluasi administratif dari pemerintah.

“Tahun 2025 ada sebanyak 1.337 KPM yang graduasi mandiri. Mereka telah menyatakan diri keluar dari program PKH karena kesadaran sendiri menyatakan sudah tidak memerlukan bantuan,” ujar Sukrisna di Bantul, Rabu (14/1/2026).

Sukrisna menjelaskan bahwa KPM yang melakukan graduasi mandiri tersebar di seluruh wilayah kapanewon di Bantul. Peningkatan kesejahteraan menjadi faktor utama, namun ada pula alasan teknis terkait kriteria kepesertaan.

Sebagai bantuan tunai bersyarat, PKH memiliki tiga komponen utama: kesehatan (ibu hamil/balita), pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

“Mereka graduasi karena sudah habis tiga komponen dalam satu keluarga tersebut. Selain itu, ada perubahan status sosial ekonomi, misalnya anggota keluarga ada yang diterima menjadi ASN, TNI, atau Polri, sehingga mereka merasa tidak pantas lagi menerima bantuan,” imbuhnya.

Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana Dinsos Bantul, Jazim Ahmadi, menilai tingginya angka graduasi mandiri tidak lepas dari peran aktif petugas pendamping. Para pendamping terus memotivasi warga agar bisa "mentas" dan lepas dari ketergantungan bantuan pemerintah.

“Di Bantul ada sekitar 200 petugas pendamping PKH. Tugas mereka salah satunya memotivasi KPM agar berdaya. Setiap pendamping ditarget minimal ada 10 KPM yang graduasi per tahun,” kata Jazim.

Saat ini, setiap pendamping di Bantul menangani hingga 350 KPM. Hingga akhir 2025, jumlah penerima PKH di Bumi Projotamansari ini masih berada di kisaran 53.000 keluarga.

Jazim menambahkan, kebijakan Kementerian Sosial memang menetapkan target pengurangan kepesertaan secara bertahap. Hal ini dikarenakan bantuan PKH memiliki jangka waktu maksimal, yakni enam tahun. Di sela waktu tersebut, KPM didorong untuk mandiri secara ekonomi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.