Jadwal SIM Keliling Kulonprogo 11 Juli 2026, Ini Lokasinya
Polres Kulonprogo kembali menghadirkan layanan SIM keliling pada Juli 2026 untuk memudahkan masyarakat memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM).
Ilustrasi kemiskinan./JIBI
Harianjogja.com, JOGJA- Untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Jogja, Pemkot Jogja menganggarkan dana Rp110 miliar. Sejumlah program juga disiapkan untuk menangani permasalahan warga miskin.
Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan meski program penanggulangan kemiskinan dialokasikan setiap tahun namun jumlahnya sampai saat ini dinilai cukup tinggi. Dia menyebut angka kemiskinan di Kota Jogja sekitar 7,6%. Meski paling rendah se-DIY, namun Heroe menilai angka kemiskinan tersebut masih cukup tinggi. Padahal program penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan setiap tahun.
"Tapi kenapa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan cepat?. Ini menjadi pekerjaan yang harus dientaskan," katanya saat Launching Program Gandeng Gendong di Balaikota Jogja, Selasa (10/4/2018).
Menurut Heroe, tujuan utama dari program Gandeng Gendong untuk mengajak seluruh elemen masyarakat agar saling bergotong-royong dan membantu warga lain yang masih mengalami kesulitan. Jika gerakan ini berjalan baik dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan warga miskin agar lebih sejahtera. Dia menilai upaya pengentasan kemiskinan bisa lebih maksimal jika didukung berbagai pihak. Seperti perusahaan dengan dana corporate social responsibility (CSR) atau dari perguruan tinggi dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang diikuti warga.
Pemkot tahun ini, kata Heroe mengalokasikan anggaran sekitar Rp110 miliar atau naik dari anggaran tahun lalu sebesar Rp92 miliar untuk penanggulangan kemiskinan. Alokasinya sebagian digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat. Hal itu dilakukan agar masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Kota Jogja dapat diatasi. "Gerakan Gandeng Gendong ini ditekankan pada pemberdayaan masyarakat," katanya.
Salah satu bentuk gerakan ini adalah pemberdayaan produk makanan minuman warga di tiap-tiap kecamatan. Setiap kegiatan yang digelar oleh pemerintah, kecamatan hingga kelurahan, konsumsinya diambil dari UMKM setempat. Pemkot kata Heroe, tahun ini mengalokasikan anggaran Rp38 miliar untuk kebutuhan konsumsi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Saat ini Pemkot sedang mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Snack dan Pemberdayaan. Dengan sistem ini, masing-masing OPD dapat mengampu kecamatan tertentu untuk membeli produk makanan dan minuman warga. "Kalau dana itu [Rp38 miliar] dibagi untuk 45 kelurahan, maka satu kelurahan bisa mendapatkan Rp70 juta per tahun. Dana itu bisa bisa mengangkat ekonomi 35 keluarga," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Edy Muhammad menambahkan keterlibatan Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung (5K) diharapkan bisa mempercepat pengentasan kemiskinan "Elemen 5K ini bisa saling membangun, mengembangkan dan memberdayaka masyarakat miskin ataupun rentan miskin," katanya.
Perwakilan salah satu elemen 5K dari kampung, Kampung Kerajinan Keparakan Sujadi mengaku siap mendukung gerakan Gandeng Gendong. Menurutnya, Kampung Keparakan akan mendata potensi-potensi yang ada untuk mengentaskan kemiskinan. "Kami akan ajukan usulan dan penataan usaha serta pendampingan bagi UMKM. Ini untuk membantu masyarakat yang secara ekonomi lemah” ujar Sujadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polres Kulonprogo kembali menghadirkan layanan SIM keliling pada Juli 2026 untuk memudahkan masyarakat memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM).
Sebanyak 45 Koperasi Desa Merah Putih di Blora mulai beroperasi setelah mengantongi izin usaha lengkap dan berbadan hukum.
Rusia memperpanjang larangan ekspor bensin hingga akhir 2026 demi menjaga pasokan domestik dan menstabilkan harga bahan bakar.
Harga emas Antam hari ini, Minggu 26 Juli 2026, masih stagnan. Emas 1 gram bertahan Rp2.612.000, sementara buyback tetap Rp2.352.000.
Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mundur setelah protes nasional akibat skandal kebocoran soal NEET yang mengguncang jutaan siswa.
BMKG memprakirakan hujan petir dan hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kota besar Indonesia pada Minggu, 26 Juli 2026.