230 Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo di Gunungkidul Tak Boleh Dijual
Gunungkidul menerima 230 becak listrik bantuan Presiden Prabowo. Kendaraan tersebut dilarang diperjualbelikan, disewakan, atau digadaikan.
Ilustrasi tower, BTS./JIBI
Harianjogja.com, BANTUL- Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul mengancam akan membongkar menara telekomunikasi tak berizin di wilayah ini. Pasalnya dari 310 menara telekomunikasi yang terdata, masih ada sebelas yang belum memiliki izin lengkap.
Kepala Diskominfo Bantul Nugroho Eko Setyanto mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat teguran kepada pemilik menara ilegal. “Intinya mereka mau mengurus izin, dan untuk itu kami berikan kesempatan,” kata Nugroho kepada wartawan, Kamis (17/5/2018).
Menurut dia, pemberian surat teguran seiring dengan disahkannya Peraturan Daerah No.14/2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda No.20/2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama. Dijelaskannya, di dalam aturan ini, setelah pengesahan pemilik menara yang belum berizin diberikan tenggat waktu selama enam bulan untuk mengurus izin yang dibutuhkan.
“Perda disahkan di akhir tahun lalu, jadi batas dispensasi pengurusan izin sudah akan berakhir. Nanti akan kita cek perkembangan dari pengurusan seperti apa,” katanya lagi.
Ditegaskan Nugroho, jika sampai batas waktu pengurusan tidak mengurus maka pemkab akan bersikap tegas dengan membongkar menara telekomunikasi yang tak berizin. “Saya kira waktu dispensasi pengurusan selama enam bulan sangat mencukupi sehingga tidak ada alasan lagi untuk berkilah. Jadi kalau nanti masih ditemukan masih belum berizin maka siap-siap akan dibongkar,” katanya.
Menurut dia, untuk pengawasan menara telekomunikasi bukan semata-mata tugas dari pemerintah. Namun, mastyarakat bisa ikut berpartisipasi dengan mengunduh aplikasi sistem informasi pengendalian menara telekomunikasi (sistel) yang dimiliki diskominfo. “Aplikasi ini bisa diunduh di laman resmi milik Pemkab Bantul,” ungkapnya.
Nugroho menjelaskan, aplikasi sistel tidak hanya berguna untuk memantau keberadaan menara telekomunikasi. Namun, juga dapat dimanfaatkan bagi pengusaha yang ingin menambah jaringan telekomunikasi dengan mendirikan menara baru. “Tinggal memasukan titik koordinat tempat yang akan dibangun, nanti sudah muncul apakah lokasi itu masuk di daerah terlarang atau boleh didirikan menara,” imbuhnya.
Ketua Komisi C DPRD Bantul Wildan Nafis meminta kepada pemkab untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap keberadaan menara telekomunikasi. Menurut dia, dari sisi regulasi sudah ada aturan terkait dengan pengedalian dan penataan menara telekomunikasi. “Apa yang ada di perda harus dilaksanakan. Kalau memang ada yang melanggar harus diberikan sanksi yang tegas,” kata Wildan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul menerima 230 becak listrik bantuan Presiden Prabowo. Kendaraan tersebut dilarang diperjualbelikan, disewakan, atau digadaikan.
Jadwal DAMRI YIA-Jogja Rabu 18 November 2026 tersedia untuk lima tujuan. Simak jam keberangkatan dan tarif normal Rp80.000.
Jadwal KA Bandara YIA 18 November 2026 tersedia untuk layanan reguler dan Xpress. Cek keberangkatan dari Jogja dan bandara.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo 18 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Cek jam keberangkatan dari Jogja dan Kutoarjo.
Perbanas menjuarai Campus League Futsal Jabodetabek 2026 setelah mengalahkan Gunadarma 1-0. Sejumlah tim putra dan putri melaju ke The Nationals di Jogja.
Jolin Angelia dan 12 wakil Indonesia lainnya memenangi laga pembuka Polytron Yogyakarta International Challenge (PYIC) 2026 di GOR Amongrogo.