Bhinneka.com Raup Rp1,5 Triliun dari Transaksi E-Katalog LKPP

Harianjogja.com, JOGJA— Toko online Bhinneka.com sepanjang 2017 membukukan transaksi hingga Rp1,5 triliun. Pendapatan sebesar itu khusus di bagian penjualan e-katalog yang berada di bawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hal itu diungkapkan Sales Manager Bhinneka.com, Zulvi Hadi Matondang di sela-sela Sosialisasi E-Katalog LKPP: Belanja Cepat Cara Tepat Melalui E-Katalog bersama LKPP di Hotel Aston Madiun, Kamis (2/8/2018).

Menurut Zulvi, pada 2017 transaksi Bhinneka.com di e-katalog mencapai Rp1,5 triliun. Sedangkan 2018 ini, pihaknya menargetkan penjualan di e-katalog bisa mencapai Rp1,9 triliun.

Nilai transaksi tersebut berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar barang yang dibeli lembaga pemerintahan melalui Bhinneka.com ini adalah alat-alat elektronik.

"Itu dari transaksi e-katalog saja. Kalau yang lain beda lagi. Untuk omzet tahun ini di e-katalog ditargetkan Rp1,9 triliun," jelas dia dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Selasa (4/09/2018).

Bhinneka.com sudah masuk dan terverifikasi oleh LKPP sejak 2015 dan saat itu menjadi pemain tunggal di e-katalog. Kemudian pada tahun berikutnya semakin banyak perusahaan online yang terverifikasi di e-katalog.

Melalui sosialisasi yang digelar bekerja sama dengan Bhinneka.com dan dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Madiun dan Pemkab Madiun, Bhinneka.com ingin menginformasikan kepada pemerintah daerah di tingkat kota/kabupaten mengenai barang yang dijual dalam e-katalog. Harga dalam e-katalog biasanya lebih murah dibandingkan harga barang di luar e-katalog.

Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengatakan e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terbuka dan efisien karena bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Dia optimistis dengan banyaknya pilihan dan fleksibilitas dalam membeli produk pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhannya.

Apalagi, informasi spesifikasi harga dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak. "Informasi harga dan spesifikasi barang/jasa yang terdaftar di e-katalog LKPP bersifat terbuka. Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia," katanya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.