Advertisement
Sistem Baru Rujukan BPJS Kesehatan Bikin RSUD Ini Terancam Bangkrut
Sejumlah anggota komisi D DPRD Bantul saat mengunjungi RSUD Panembahan Senopati Bantul, Selasa (9/10/2018). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Aturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan soal rujukan berjenjang untuk menekan defisit anggaran mengganggu operasional rumah sakit tipe B. Salah satunya RSUD Panembahan Senopati Bantul yang mengalami penurunan drastis jumlah pasien.
Rumah sakit pelat merah ini hampir 90% pasiennya adalah pasien jaminan. Setiap hari pasien yang berobat ke RUSD Panembahan Senopati berkisar antara 700-800 orang. Namun sejak 16 September lalu, jumlah pasien menurun menjadi sekitar 300-400 orang untuk pasien rawat jalan.
Advertisement
Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul, I Wayan Marthana mengatakan pasien rawat inap yang ada sekarang merupakan pasien rujukan sebelum 16 September. Kemungkinan setelah tiga bulan ke depan pasien rawat inap pun terancam sepi.
Adapun penerapan layanan berjenjang untuk rumah sakit tipe B mulai diberlakukan sejak 16 September lalu. Semua pasien dari fasilitas kesehatan (faskes) pertama harus melalui rumah sakit tipe C dan tipe D. "Menurut BPJS, aturan ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat," kata Wayan seusai menerima kunjungan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul di RSUD Panembahan Senopati, Selasa (9/10).
Akibat kebijakan itu pihak RSUD Bantul harus merasionalisasi anggaran di berbagai bidang agar operasional tetap berjalan. Salah satunya adalah anggaran konsumsi rapat yang kini sudah ditiadakan.
Pengurangan Pegawai
Disinggung soal rasionalisasi atau penghematan pegawai, Wayan mengaku masih akan mengomunikasikannya terlebih dahulu dengan Pemkab Bantul. Meski begitu, menurut dia, lantaran defisit yang terus menerus, bukan tidak mungkin rasionalisasi pegawai terpaksa dilakukan.
Wayan mengatakan jumlah pegawai RSUD Panembahan Senopati sebanyak 836 orang. Sekitar 400 orang di antaranya adalah pegawai honorer. "Kemungkinan ke arah sana [pengurangan pegawai) iya. Kalau pemasukan terus sedikit. Tapi itu saya kira pertimbangan terakhir," ucap Wayan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pabrik Es Portable Senilai 1,5 Miliar di Girikarto Akan Diuji Coba Pekan Depan
Warga Diingatkan untuk Melawan Politik Uang di Pilkada Sleman
HUT Gembira Loka ke-71, Ribuan Peserta Ikuti GembiRun Loka
Dampak Kenaikan PPN 12 Persen bagi UMKM Menurut Pengamat Ekonomi UMY
Advertisement
Fadli Zon Janji Upayakan Pengembalian Manuskrip Kraton dari Inggris
Jelang Pemungutan Suara Pilkada, Fraksi Gerindra DIY Serukan Tindakan Tegas Praktik Money Politik
Anggaran Makan Bergizi Gratis di Gunungkidul Rp26 Miliar Masuk ke BTT APBD 2025
Tersengat Listrik, Warga Nanggulan Kulonprogo Meninggal Dunia
BMKG DIY Prediksi Hujan Terjadi pada Hari Pemungutan Suara 27 November 2024
Advertisement
Masuk Masa Tenang, Satpol PP Gunungkidul Mulai Copoti APK Paslon
Kampanye Terakhir Harda-Danang sapa Pendukungnya dengan Senam Sleman Sehat
Spanduk Tolak Politik Uang Ramai di Sleman Jelang Pilkada 2024
Terlapor Tak Datang Klarifikasi, Penelusuran Dugaan Politik Uang di Pilkada Jogja Dihentikan
Polres Bantul Kerahkan 228 Personel untuk Mengamankan Masa Tenang Pilkada 2024
Advertisement
150 Kader Adiwiyata SMP N 3 Banguntapan Dilantik, Siap Bergerak Lestarikan Lingkungan
Berita Pilihan
Advertisement
Masuk Masa Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Tidak Ada Lagi APK
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Semarak, Ratusan Atlet E-Sport Sleman Bertarung di Final Round E-Sport Competition Harda-Danang
- Tahun Ini Hanya Digelar Sekali, STTKD Mewisuda 691 Lulusan
- Senam Bersama dan Konser Musik Jadi Cara Heroe-Pena Gaet Suara Semua Kalangan
- Masa Tenang Pilkada 2024, Satpol PP Jogja Bidik 5.000 APK di Semua Wilayah
- InDrive Dorong Perubahan Sosial lewat Festival Film Alternativa
Advertisement
Advertisement
