Balita dan Ibu Hamil Harus Dapatkan Perhatian Serius dari Pemerintah

Ilustrasi ibu hamil
22 Oktober 2018 14:20 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Jumlah kemiskinan di wilayah DIY secara statistik menurun setiap tahun, namun kesenjangan sosial masih sangat tinggi. Kenyataan itu berdampak masih adanya sejumlah titik wilayah DIY yang rawan terjadi gizi buruk.

Anggota Komisi I DPR RI Andika Pandu Puragabaya merespons itu dengan memberikan bantuan berupa pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita dan ibu hamil di wilayah rawan gizi buruk. Dia mengatakan balita dan ibu hamil harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ia mencontohkan, kekurangan gizi pada ibu hamil bisa berdampak fatal pada bayi yang dikandung. Mulai dari pertumbuhan janin yang tidak normal hingga dampak terparah pada kematian ibu saat melahirkan. "Ibu hamil kurang gizi juga rawan mengalami pendarahan, sehingga kebutuhan gizi ibu hamil harus diperhatikan secara ekstra," terangnya dalam rilis kepada Harian Jogja, Senin (22/10)

Begitu juga dengan balita atau anak yang sedang memasuki usia sekolah, anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini mengatakan kekurangan gizi juga dapat berdampak pada gangguan tingkat kecerdasan mereka. Balita juga harus mendapatkan asupan gizi yang cukup. Namun ia menyadari pada sejumlah keluarga kurang mampu ada yang merasa kesulitan untuk memenuhi gizi tersebut.

Kekurangan gizi pada ibu hamil juga bisa berdampak pada bayi yang dilahirkan menjadi kurang sehat. Namun secara umum hasil pengamatannya di wilayah DIY untuk persoalan ini, kekurangan gizi pada balita disebabkan karena kekurangan asupan protein dan karbohidrat. "Balita yang kurang gizi biasanya berat badan tidak seimbang dengan usianya, rambut mudah rontok, anak sering rewel dan lainnya. Nah ini akan menganggu pertumbuhan dan kecerdasannya menurun," ujarnya.

Oleh karena itu, ia bersama timnya memberikan PMT pada sejumlah titik wilayah rawan gizi buruk di DIY. Bantuan itu diharapkan dapat menekan terjadinya gizi buruk di DIY. Ia meyakini, selama angka kemiskinan di wilayah DIY belum dapat ditekan hingga sampai 0% maka kasus rawan kekurangan gizi tersebut masih ada. "Memang jumlah balita dan anak-anak yang kekurangan gizi di DIY sudah berkurang, tetapi tidak bisa dipungkiri masih ada," katanya.